JAKARTA, [KUPAS7.ID] – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia secara resmi menutup sebuah klinik kecantikan ilegal di Bali yang bernama PRIME Skin Clinic. Klinik ini berada di wilayah Kabupaten Badung dan sebelumnya dikenal dengan nama Elasto Beauty. Penutupan tersebut dilakukan sebagai respons cepat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik medis yang membahayakan kesehatan.
Menurut Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, tindakan tegas ini diambil setelah klinik tersebut terbukti menyelenggarakan layanan estetika medis tanpa izin yang sah. Selain itu, klinik ini juga mempekerjakan tenaga medis warga negara asing (WNA) secara ilegal.
“Penegakan hukum berupa penutupan ini dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Bali sebagai destinasi wisata kesehatan (wellness tourism) yang aman, berkualitas, dan terpercaya,” ujar Aji Muhawarman.
Tindakan penutupan ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan koordinasi intensif antara Kemenkes bersama berbagai kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Kemenkes telah menggelar rapat koordinasi taktis yang melibatkan beberapa instansi penting seperti:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Dalam Negeri
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- BAIS TNI
- Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung
“Berdasarkan hasil investigasi, fasilitas tersebut dipastikan sama sekali tidak terdaftar dalam sistem Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes,” kata Aji Muhawarman.
Selain tidak memiliki izin operasional resmi, klinik tersebut juga mempekerjakan sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA berasal dari Rusia dan Armenia.
“Mereka bekerja tanpa dokumen perizinan yang sah,” ucapnya.
Menurut Aji Muhawarman, sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia, layanan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.
“Mereka juga wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh otoritas resmi di Indonesia,” tuturnya.
Penutupan klinik ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga standar kesehatan dan keamanan bagi masyarakat serta para pengunjung Bali. Hal ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha yang ingin beroperasi di bidang kesehatan agar mematuhi aturan yang berlaku. (***)


