Validasi IPKD Kemendagri Sekda Batam Paparkan Strategi Keuangan Digital

Keterangan : Sekda Batam, Firmansyah, bersama sejumlah pejabat Pemko Batam mengikuti Validasi IPKD yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring. (Foto : Humas Diskominfo Batam)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Menghadapi fase pembangunan jangka menengah baru, Pemerintah Kota (Pemko) Batam meletakkan standardisasi tata kelola keuangan yang transparan sebagai instrumen utama pembangunan daerah. Komitmen ini diuji secara komprehensif dalam agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk tahun ukur 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (18/6/2026).

Uji validasi yang dilakukan secara daring dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, dan dikawal ketat oleh tim validator pusat dari Kemendagri.

Dalam paparan strategisnya, Firmansyah menggarisbawahi bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Batam untuk periode 2025–2029 telah dikunci pada satu visi besar, yaitu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel. Visi ini bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan dioperasionalkan melalui tiga pilar: optimalisasi birokrasi berbasis digital, pemangkasan birokrasi layanan publik, serta penguatan kolaborasi antarlembaga.

Sebagai kawasan ekonomi khusus yang bertumpu pada sektor industri, perdagangan, dan jasa maritim, Batam memiliki karakteristik tantangan pengelolaan keuangan yang unik dibanding daerah lain di Indonesia. Arus investasi yang deras serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi secara otomatis memicu tuntutan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang masif.

Di sisi lain, Pemko Batam dituntut harus jeli menjaga ruang fiskal agar tetap sehat di tengah keterbatasan anggaran negara.

“Pertumbuhan daerah yang cepat mendorong meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menetapkan sejumlah prioritas strategis,” jelas Firmansyah di hadapan tim penilai Kemendagri.

“Strategi kami meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja (value for money), serta penguatan sinergi anggaran antara Pemko Batam, DPRD, BP Batam, dunia usaha, hingga masyarakat,” tambahnya.

Lebih detail, Firmansyah menjabarkan bahwa Pemko Batam kini tengah mengencangkan digitalisasi sistem tata kelola keuangan terintegrasi. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan internal lewat inspektorat, peningkatan kapasitas kompetensi ASN agar lebih adaptif, serta inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah guna memicu pos pendapatan baru.

Aspek penilaian IPKD tidak hanya memotret angka penyerapan anggaran, tetapi juga sejauh mana publik dapat mengakses dan mengawasi sirkulasi keuangan daerah tersebut.

Menjawab indikator ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa ekosistem keterbukaan informasi di Batam sudah berjalan secara sistemik.

Masyarakat kini dapat memantau kinerja anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui laporan berkala yang wajib dipublikasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di situs resmi masing-masing dinas. Selain itu, aspek pengawasan publik diakomodir lewat integrasi aplikasi nasional SP4N-LAPOR!.

“Untuk fungsi pengawasan dan evaluasi internal pimpinan, Dinas Kominfo mengandalkan aplikasi e-Monev yang kami kembangkan sendiri. Melalui sistem ini, realisasi anggaran dan progres pembangunan fisik di lapangan terpantau secara real-time,” urai Rudi.

“Setiap aduan, keluhan, atau sumbatan dalam pelayanan publik yang masuk ke sistem digital kami akan direkap dan dilaporkan secara berkala langsung kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda, sehingga kepastian tindak lanjutnya terkontrol dengan jelas,” pungkasnya.

Melalui kombinasi pemaparan fiskal yang terukur dan demonstrasi kesiapan infrastruktur digital tersebut, Pemko Batam optimistis hasil validasi IPKD tahun ini dapat mencerminkan performa terbaik kualitas manajemen keuangan Batam yang bersih dan berorientasi penuh pada kesejahteraan warga.

Baca Juga :  Pemko dan BP Batam Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik