BATAM, [KUPAS7.ID] – Masa depan kawasan hunian yang lebih tertata dan ramah warga di Kota Batam resmi memiliki payung hukum kuat. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan akan menjadi senjata utama pemerintah dalam mewujudkan pemukiman yang layak, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Regulasi krusial ini resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam setelah melalui pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (24/06/2026). Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara Pemko Batam dan legislatif.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menekankan bahwa esensi pembangunan perumahan tidak boleh hanya sekadar menjual unit rumah. Pengembang (developer) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan fasilitas dasar yang menunjang kualitas hidup para penghuninya.
“PSU merupakan bagian penting dalam mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Ketersediaannya bukan hanya menjadi kewajiban pengembang, tetapi juga hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. Perda ini hadir sebagai jawaban konkret atas berbagai persoalan fasilitas umum di kawasan hunian yang selama ini kerap dikeluhkan warga,” ungkapnya.
Melalui Perda yang baru disahkan ini, setiap pengembang di Batam diwajibkan membangun dan menyerahkan fasilitas sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah disahkan. Beberapa poin utama fasilitas yang wajib dipenuhi meliputi:
-
Akses & Lingkungan: Jalan lingkungan yang memadai dan jaringan drainase yang bebas sumbatan.
-
Kesehatan & Kebersihan: Sistem sanitasi yang layak dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara (TPS).
-
Sosial & Estetika: Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta sarana sosial/fasilitas umum (fasum-fasos) lainnya.
Mengingat karakteristik tata kelola pertanahan di Batam yang bersifat unik, Perda ini secara khusus juga mengatur kluster koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sinergi dua instansi ini dinilai sangat vital agar proses administrasi dan legalitas lahan tidak merugikan masyarakat di kemudian hari.
“Peraturan ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, khususnya dalam proses penyerahan, legalisasi, hingga pengambilalihan pengelolaan PSU perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang,” jelas Amsakar.
Dengan adanya regulasi ini, Pemko Batam optimis tidak akan ada lagi aset fasum perumahan yang terlantar atau digantung statusnya oleh pihak pengembang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat kini memiliki posisi tawar hukum yang kuat untuk menuntut hak fasilitas mereka, sekaligus mendukung estetika tata kota Batam agar semakin modern dan maju.


