Sidak ke Kecamatan Batu Aji, Ombudsman Kepri Soroti Keterbatasan Sarana hingga Isu Perjudian ​

Keterangan : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. (Foto : Humas Ombudsman Kepri) 

BATAM, [KUPAS7.ID]– Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada Selasa (30/6/2026).

Kunjungan ini menjadi ajang “curhat” bagi aparatur kecamatan dan kelurahan sekaligus momen krusial untuk memetakan problematika pelayanan publik di lapangan.

​Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai kendala operasional yang menghambat kinerja para garda terdepan layanan pemerintah. Mulai dari kekosongan jabatan, hingga minimnya sarana prasarana penunjang seperti mesin fotokopi, printer, hingga ketersediaan stok kertas untuk dokumen kependudukan seperti KK dan AK1.

​Tak hanya urusan teknis, petugas di lapangan juga mengaku kerap berada dalam posisi terjepit. Mereka sering menghadapi tekanan dari pemohon yang meminta surat keterangan tanpa dasar regulasi yang jelas, hingga ancaman “diviralkan” oleh warga jika permintaan mereka tidak terpenuhi.

​Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, menekankan bahwa kondisi ini harus segera disikapi dengan komitmen kolektif.

​”Kami memahami betul kesulitan petugas di lapangan. Mereka dituntut memberikan pelayanan prima di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya kepastian hukum untuk layanan tertentu. Ombudsman akan mendorong Pemko Batam untuk segera memprioritaskan pemenuhan SDM serta sarana penunjang agar pelayanan di Batu Aji tidak terhambat,” tegas Lagat.

​Selain isu administratif, Lagat juga menyoroti laporan masyarakat terkait keamanan wilayah, khususnya keluhan mengenai aktivitas perjudian terbuka di kawasan Ruko Waheng, ancaman banjir, hingga kebutuhan akan SMP Negeri di wilayah Bukit Tempayan.

​Khusus terkait isu perjudian, Ombudsman memberikan atensi serius.

“Kami akan kawal dan tindak lanjuti ke pihak berwenang. Jika ada oknum aparat yang abai atau terlibat, kami tidak akan segan mengambil langkah tegas. Pelayanan publik tidak bisa maksimal jika lingkungan masyarakatnya tidak kondusif,” tambahnya.
​
​Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Kabag Ortal) Pemko Batam, Tongam R. Hutagaol, menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses Peraturan Wali Kota (Perwako) untuk menstandarisasi penerbitan Surat Keterangan.

Baca Juga :  Rutan Batam Laksanakan Program 3S, Tingkatkan Kualitas Pelayanan dengan Pendekatan Persuasif dan Humanis pada Warga binaan

​”Aturan ini sedang kami siapkan agar ada keseragaman prosedur di seluruh kecamatan. Dengan begitu, petugas di lapangan memiliki pedoman hukum yang kuat dan tidak ada lagi perbedaan kebijakan antarwilayah,” jelas Tongam.

​Sebagai solusi taktis jangka pendek untuk kebutuhan sarana prasarana, pihak kecamatan disarankan mengoptimalkan koordinasi antar-perangkat daerah, termasuk melalui mekanisme hibah barang layak pakai dari instansi lain.
​
​Sebagai penutup kunjungan, Ombudsman RI menyerahkan banner informasi saluran pengaduan resmi kepada pihak Kecamatan Batu Aji. Langkah ini diharapkan menjadi simbol transparansi sekaligus sarana edukasi agar masyarakat lebih aktif menyampaikan keluhan secara resmi dan konstruktif.

​Dengan sinergi antara Ombudsman, Pemko Batam, dan aparat wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik di Batu Aji dapat segera naik kelas, memberikan kenyamanan lebih bagi warga, serta menciptakan iklim kerja yang lebih tenang bagi para abdi negara.