JAKARTA, [KUPAS7.ID] – Seorang pengamat pendidikan, Satriawan Salim, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Langkat, Syah Afandin.
Ia menilai bahwa tindakan tersebut sangat merugikan para orang tua siswa, terlebih di tengah kondisi biaya pendidikan yang semakin meningkat.
Menurut Satriawan, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan seragam sekolah untuk siswa SD, SMP, dan seterusnya menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.
“Kami sebagai organisasi pendidikan dan guru sangat mengecam peristiwa korupsi seragam sekolah. Ini jelas merugikan para orang tua murid di tengah biaya pendidikan yang masih mahal, baik itu pendidikan dasar maupun menengah,” ujarnya kepada wartawan pada Minggu (5/7/2026).
Satriawan menekankan bahwa korupsi di dunia pendidikan masih menjadi momok yang menghantui tata kelola pendidikan nasional.
Ia menilai bahwa bahkan pengadaan seragam sekolah pun tidak luput dari tindakan korupsi.
“Ternyata yang menikmati seragam tersebut adalah kepala daerah yang memanfaatkan peluang atau celah korupsi dari pengadaan seragam tersebut. Ketika pengadaan seragam dikorupsi, tentu akan ada dampak negatif,” katanya.
Ia menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung (Kejagung) harus lebih aktif dalam mengawasi proyek-proyek di sektor pendidikan.
“Nah, saya pikir KPK, Kejagung, dan kepolisian harus benar-benar mengawasi secara melekat. Jangan takut orang tua murid melaporkan, karena jika di dunia pendidikan sudah korupsi, bagaimana pembangunan karakter, integritas, dan kejujuran? Tentu kita akan kehilangan kompas, arah, dan teladan,” ujarnya.
Satriawan juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pendidikan. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh yang baik, bukan justru menjadi tempat korupsi.
“Yang semestinya dunia pendidikan bersih, tapi justru malah dikorupsi. Oleh karena itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi di sektor pendidikan,” tambahnya.
Dia menekankan bahwa tindakan tegas diperlukan agar anggaran pendidikan yang besar dapat benar-benar memenuhi hak-hak siswa dan guru.
“Agar kualitas mutu pembelajaran bisa tercapai dengan baik,” tambahnya.
Korupsi dalam pengadaan seragam sekolah tidak hanya merugikan para orang tua siswa, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Tindakan ini bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan yang seharusnya transparan dan adil.
- Proses pengadaan seragam yang tidak terkontrol bisa menyebabkan:
- Penyalahgunaan dana pendidikan.
- Kualitas seragam yang tidak sesuai standar.
- Ketidakadilan bagi siswa dan orang tua yang tidak terlibat dalam korupsi.
Selain itu, korupsi dalam sektor pendidikan juga berpotensi menghancurkan nilai-nilai pendidikan seperti kejujuran dan integritas. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak sehat bisa terpengaruh negatif terhadap sikap dan perilaku mereka.
Masyarakat, khususnya orang tua siswa, memiliki peran penting dalam mencegah korupsi di sektor pendidikan. Mereka bisa menjadi pengawas aktif dengan melaporkan dugaan korupsi ke lembaga terkait.
- Beberapa langkah yang bisa dilakukan:
- Mengajak orang tua lain untuk bersama-sama mengawasi pengadaan seragam.
- Melaporkan dugaan korupsi ke KPK atau lembaga penegak hukum lainnya.
- Memperkuat kesadaran akan pentingnya pendidikan yang bersih dan transparan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan korupsi di sektor pendidikan bisa diminimalisir dan dihindari. (***)


