JAKARTA, [KUPAS7.ID] — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memanfaatkan data statistik nasional, termasuk Data By Name By Address (BNBA), dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan perumahan. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat target Program 3 Juta Rumah serta memastikan bantuan perumahan lebih tepat sasaran.
Kolaborasi antara BTN dan BPS dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). MoU ini berlaku selama lima tahun dan menjadi dasar kerja sama kedua institusi dalam pemanfaatan data statistik serta layanan perbankan.
Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional adalah ketersediaan data yang akurat mengenai masyarakat yang belum memiliki rumah.
Ia menekankan pentingnya data yang lebih baik dalam mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan bantuan perumahan, termasuk tingkat penghasilan dan demografi mereka.
“Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran,” ujarnya dalam siaran pers.
Menurut Nixon, sektor perumahan tetap menjadi penggerak utama perekonomian nasional karena dampaknya terhadap lebih dari 185 subsektor ekonomi. Indonesia masih memiliki backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 700.000 hingga 800.000 unit setiap tahun.
Melalui kerja sama ini, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai ketentuan yang berlaku untuk memetakan kebutuhan perumahan masyarakat secara lebih komprehensif. Data tersebut mencakup lokasi, karakteristik sosial ekonomi, tingkat pendapatan, kemampuan membeli rumah, serta potensi permintaan pembiayaan di berbagai daerah.
Selain itu, BTN juga akan memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan perkembangan aktivitas usaha di berbagai wilayah. Informasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi serta memperluas akses kredit sesuai karakteristik ekonomi daerah.
Nixon menegaskan bahwa data tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan.
Ia menekankan perlunya orang-orang yang mampu mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan.
Kerja sama BTN dan BPS tidak hanya terbatas pada pemanfaatan data statistik. Hal ini juga mencakup dukungan pelaksanaan sensus dan survei, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, knowledge sharing, program magang, hingga kolaborasi di bidang statistik, data science, dan analisis data.
Bagi BPS, kerja sama ini membuka akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan BTN, mulai dari pengelolaan dana, layanan transaksi, fasilitas payroll, hingga pembiayaan perumahan subsidi maupun nonsubsidi bagi pegawai.
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI, menyatakan bahwa MoU ini diharapkan memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang lebih optimal.
Ia juga mengapresiasi dukungan BTN terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk penyelesaian pengisian sensus di seluruh kantor cabang BTN. Hasil sensus tersebut akan menjadi referensi penting dalam memahami aktivitas ekonomi nasional sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembiayaan perumahan yang lebih berbasis data.
Sebagai tindak lanjut, BTN dan BPS akan menyusun perjanjian kerja sama teknis yang mencakup pengembangan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala. (***)


