BATAM, [KUPAS7.ID] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna krusial yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026) siang.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi jajaran Wakil Ketua I, Haji Aweng Kurniawan; Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III, Muhammad Yunus Muda. Dari pihak eksekutif, hadir Wali Kota Batam, Haji Amsakar Achmad; Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran kepala OPD, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
“Dapatkah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?” tanya Kamaluddin yang langsung disambut seruan “setuju” secara serentak dari seluruh anggota dewan, diikuti ketukan palu pengesahan.
Dalam sidang tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, memaparkan laporan komprehensif mengenai postur keuangan daerah sepanjang tahun 2025. Banggar memberikan apresiasi tinggi kepada Pemko Batam yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kepri.
Berdasarkan laporan Banggar, realisasi pendapatan daerah TA 2025 mencapai Rp4,144 triliun atau 96,48% dari target Rp4,295 triliun. Angka ini disokong oleh sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,253 triliun dan dana transfer sebesar Rp1,880 triliun. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp4,006 triliun (90,44% dari anggaran Rp4,430 triliun). Di sisi lain, total aset Pemko Batam melonjak 5,55% menjadi Rp13,72 triliun pada akhir tahun 2025.
Meski membukukan performa keuangan yang impresif, Banggar DPRD Batam tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan “rapor merah” strategis sebagai bahan evaluasi total bagi Pemko Batam.
Fadhli menyoroti masih rendahnya realisasi dari sektor retribusi daerah serta lambatnya serapan anggaran di beberapa OPD akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang memicu tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Tak hanya itu, porsi belanja pegawai yang membengkak di angka 41% dari APBD juga menjadi sorotan tajam karena dinilai menabrak target regulasi nasional.
“Badan Anggaran mengingatkan bahwa postur belanja pegawai masih berada pada kisaran 41% dari APBD TA 2025. Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pada tahun 2027 belanja pegawai maksimal harus berada pada angka 30 persen,” tegas Fadhli.
Merespons catatan kritis legislatif, Wali Kota Batam Haji Amsakar Achmad menyatakan komitmen penuhnya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Banggar demi perbaikan tata kelola APBD Perubahan 2026 dan perencanaan APBD 2027.
“Pemerintah Kota Batam menerima hasil pembahasan Badan Anggaran. Kami telah menyiapkan sejumlah langkah taktis, termasuk digitalisasi sistem pembayaran untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah,” ungkap Amsakar.
Selain digitalisasi retribusi, Pemko Batam juga akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, melakukan validasi piutang PBB-P2, menggenjot Opsen Pajak Kendaraan Bermotor berkolaborasi dengan perangkat RT/RW, serta mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh.
Rangkaian rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin dan Wali Kota Amsakar Achmad, sebelum draf regulasi dikirim ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk proses evaluasi akhir.
Usai agenda tersebut, sidang langsung dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027.


