BATAM, [KUPAS7.ID] — Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang menyebut biaya sopir Pemko Batam tahun 2025 membengkak hingga Rp42,7 miliar di tengah isu efisiensi anggaran. Pemko menegaskan informasi tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak memicu persepsi keliru di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, meluruskan bahwa anggaran yang sebenarnya berjumlah Rp44,3 miliar. Namun, angka tersebut bukanlah untuk sopir pejabat semata ataupun indikasi kenaikan gaji, melainkan akumulasi total jasa tenaga pengemudi layanan publik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Angka yang beredar harus dilihat secara menyeluruh. Itu bukan anggaran untuk sopir pejabat, melainkan total belanja jasa pengemudi yang mendukung pelayanan publik Pemerintah Kota Batam,” tegas Rudi.
Rudi merincikan, anggaran tersebut mengover total 1.109 tenaga kerja. Mayoritas atau sebanyak 912 orang di antaranya merupakan sopir dan kernet armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta kecamatan. Sisanya meliputi 12 sopir bus sekolah (Dishub), 9 sopir ambulans (Dinkes), 9 sopir dump truck (Dinas Bina Marga), dan hanya 2 orang untuk sopir kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Selain itu, terdapat 165 tenaga harian untuk program darurat persampahan yang dibayar Rp187 ribu per hari berdasarkan hari kerja, bukan sistem gaji bulanan.
Rudi menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran nasional tidak akan mengorbankan pelayanan dasar masyarakat seperti kebersihan, kesehatan, dan transportasi sekolah.
“Kami berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh. Transparansi tetap menjadi komitmen Pemko Batam,” pungkasnya.


