Blusukan ke Kecamatan Galang, Ombudsman Kepri Soroti Tantangan Hinterland hingga Distribusi BBM Nelayan

Keterangan : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Kecamatan Galang, Batam, dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, sebagai bagian dari rangkaian roadshow pemantauan pelayanan publik ke 10 kecamatan di Kota Batam. (Foto : Humas Ombusdman Kepri)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Kecamatan Galang, Batam, dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, sebagai bagian dari rangkaian roadshow pemantauan pelayanan publik ke 10 kecamatan di Kota Batam, Selasa (16/7/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas pelayanan publik tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, melainkan merata hingga menyentuh masyarakat di wilayah pulau-pulau (hinterland).

Dalam pemaparan di hadapan Ombudsman, Camat Galang, Danang, membeberkan berbagai tantangan geografis di wilayahnya yang membawahi 8 kelurahan—terbagi rata di daratan dan kepulauan. Di balik antusiasme tinggi warga dalam mengurus administrasi kependudukan seperti KTP-el dan akta kematian, Kecamatan Galang dihadapkan pada tantangan berat berupa angka kemiskinan ekstrem (Desil 1) yang cukup tinggi, dengan konsentrasi terbesar di Kelurahan Karas.

Kendala operasional turut menghambat kinerja aparatur di tingkat kelurahan, mulai dari keterbatasan perangkat komputer dan printer, minimnya moda transportasi laut, hingga terbatasnya anggaran perjalanan dinas (SPPD) untuk melakukan pembinaan langsung ke pulau-pulau terpencil.

Isu krusial yang turut menjadi sorotan tajam dalam pertemuan tersebut adalah tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Meski pengawasan di tingkat bawah melibatkan kelompok masyarakat lokal dan verifikasi ketat dari Syahbandar, persoalan pelik muncul akibat larangan penggunaan BBM subsidi untuk mesin genset penerangan warga pulau. Akibat aturan ini, warga terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM non-subsidi demi kebutuhan listrik sehari-hari.

Di sisi lain, Ombudsman Kepri juga mewanti-wanti adanya potensi penyalahgunaan kartu kuota BBM nelayan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dialihkan ke kapal-kapal besar. Pengawasan kolektif dan ketat dinilai mutlak diperlukan agar subsidi negara ini benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga :  Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Catatkan Kinerja Positif dengan Pertumbuhan Volume Kontainer 8 Persen di 2024

Di sektor pendidikan, meski ketersediaan 24 unit Sekolah Dasar (SD) dinilai memadai, minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi pekerjaan rumah. Siswa dari pulau terpaksa harus menyeberang atau menyewa asrama di daratan, meski pemerintah telah menginisiasi bantuan transportasi laut gratis guna menekan angka putus sekolah.

Sementara itu, layanan kesehatan menunjukkan progres positif berkat kemudahan akses BPJS menggunakan KTP. Namun, optimalisasi operasional ambulans laut bantuan Kementerian masih terkendala tingginya biaya perawatan dan kondisi armada di lapangan.

Menutup kunjungan tersebut, Dr. Lagat Siadari mengingatkan jajaran Kecamatan Galang agar menjaga transparansi penuh, khususnya dalam pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Ia menegaskan agar layanan harus bersih dari pungutan liar, di mana segala bentuk partisipasi masyarakat harus murni bersifat sukarela tanpa ada patokan nominal.

Ombudsman juga mendorong percepatan regulasi standardisasi prosedur pelayanan agar tercipta keseragaman di seluruh kelurahan serta menjamin kesinambungan pengisian jabatan publik agar tidak terjadi kekosongan layanan bagi masyarakat. (ril/***)