69.000 Peserta PBI JKN di Sorong Dinonaktifkan, BPJS Minta Validasi Data

Keterangan : Kartu BPJS Kesehatan. (Foto ; Istimewah)

SORONG, [KUPAS7.ID] — Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim hadir dalam pembukaan Forum Pemangku Kepentingan Utama Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Anggrek Lantai II Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (4/8/2026). Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program JKN sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Sorong, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Anshar Karim menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat, terutama warga kurang mampu, memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin tanpa memandang kemampuan ekonomi seseorang.

“Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang, terlepas dari status ekonominya. Pengalaman menunjukkan bahwa sebesar apa pun harta yang dimiliki tidak menjamin seseorang dapat sembuh dari penyakit serius. Karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan kesehatan secara mandiri,” ujarnya.

Anshar menambahkan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Karena itu, keberadaan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dari sistem jaminan kesehatan nasional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian informasi status kepesertaan antara Pemkot Sorong dan BPJS Kesehatan, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan evaluasi implementasi Program JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Nurullah Hanafi menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kota Sorong hingga 30 Juni 2026 mencapai 301.275 jiwa. Jumlah tersebut bahkan melampaui data jumlah penduduk Kota Sorong berdasarkan semester II tahun 2025 yang tercatat sebanyak 288.667 jiwa.

“Jumlah penduduk masih menggunakan data semester II 2025 sebanyak 288.667 jiwa, sedangkan capaian kepesertaan JKN per 30 Juni 2026 mencapai 301.275 jiwa,” kata Nurullah.

Baca Juga :  IBI Kota Sorong Rayakan Ulang Tahun ke-75, Tumpukan Nol Kematian Ibu dan Bayi

Ia menjelaskan, peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi segmen terbesar dengan 166.530 peserta atau 55,28 persen dari total kepesertaan. Iuran kelompok ini ditanggung pemerintah melalui APBN.

Selanjutnya, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) yang iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah melalui APBD berjumlah 45.642 peserta atau 15,15 persen. Kemudian, peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) tercatat sebanyak 37.353 peserta atau 12,40 persen, disusul peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) sebanyak 34.005 peserta atau 11,29 persen. Sementara peserta mandiri yang membayar iuran sendiri mencapai sekitar 5,89 persen.

Meski cakupan kepesertaan sangat tinggi, Nurullah mengungkapkan tidak seluruh peserta berstatus aktif. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 289.832 peserta berstatus aktif dan dapat memanfaatkan layanan kesehatan. Sementara sisanya masih berstatus tidak aktif.

Menurutnya, salah satu penyebab utama kondisi tersebut ialah penonaktifan peserta PBI JK berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial. Sepanjang 2026, sebanyak 69.354 peserta PBI JK di Kota Sorong dinonaktifkan akibat perubahan status kesejahteraan, data yang belum terverifikasi, maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran.

“Ini menjadi perhatian bersama karena hampir 70 ribu peserta PBI JK dinonaktifkan. Kami berharap ada peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan validasi serta pemutakhiran data agar peserta yang masih memenuhi kriteria dapat kembali memperoleh jaminan kesehatan,” ujar Nurullah.

Melalui forum evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Sorong bersama BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat koordinasi dalam memperbarui data kepesertaan agar manfaat Program JKN dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran. (Red)