BATAM, [KUPAS7.ID] — Setelah sempat diskorsing selama hampir dua bulan sejak rapat perdana pada 17 Juni 2026, Komisi IV DPRD Kota Batam akhirnya kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk mengupas tuntas polemik kelengkapan izin operasional Playgroup (PG) Djuwita, Rabu (5/8/2026).
Rapat yang berlangsung dalam durasi dinamis dan sempat memanas tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Batam, Taufik Ace Muntasir. Forum ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam Hendri Arulan, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), manajemen PG Djuwita, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) No Viral No Justice.
Dalam jalannya RDP, Kadisdik Kota Batam Hendri Arulan secara terbuka mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan Tim Khusus untuk melakukan investigasi mendalam. Hasil penelusuran lapangan tersebut mengonfirmasi adanya indikasi pelanggaran aturan oleh pihak PG Djuwita, sehingga surat teguran resmi telah dilayangkan.
Kendati demikian, pengakuan Dinas Pendidikan ini langsung memicu sorotan tajam dari LBH No Viral No Justice. Perwakilan LBH menilai sanksi administratif berupa teguran tertulis dirasa terlalu ringan dan jauh dari kata sepadan dengan skala pelanggaran yang dilakukan.
Berdasarkan hasil konsultasi hukum hingga ke tingkat kementerian terkait (Dirjen PAUD dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud), LBH membeberkan bahwa sebuah lembaga pendidikan yang beroperasi tanpa Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) secara hukum dikategorikan sebagai institusi yang tidak terdaftar oleh negara atau ilegal.
LBH menyoroti rekam jejak sekolah bertaraf internasional tersebut yang diduga telah beroperasi puluhan tahun, baru mengantongi izin operasional pada 2022, dan baru mengurus NPSN pada tahun 2026 ini. Tingginya biaya pendidikan yang dipatok dinilai tidak sebanding dengan kepatuhan hukum yang ada.
“Kalau tidak ada pelanggaran, tidak mungkin ditegur. Tapi sanksi teguran ini tensinya terlalu biasa. Harus tegas: TUTUP! Kita bawa mobil tidak bawa SIM saja ditilang, lalu bagaimana satu sekolah beroperasi tanpa izin lengkap dan NPSN? Ini melanggar ketentuan. Jangan sampai hukum ditoleransi, nanti merusak tatanan pendidikan di Kota Batam,” tegas juru bicara LBH No Viral No Justice, Lomboan Djahamu, S.H., usai RDP.
Pihak LBH menegaskan akan terus mengawal kasus ini dalam rentang waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Mereka bahkan menyatakan siap menggelar aksi turun ke jalan apabila rekomendasi penutupan tidak kunjung direalisasikan oleh instansi berwenang.
Menanggapi tensi dan dinamika yang berkembang, Pimpinan Rapat Taufik Ace Muntasir menyatakan pihaknya mengapresiasi seluruh masukan konstruktif dari pemerintah, elemen hukum, maupun pihak sekolah.
Taufik menegaskan bahwa tuntutan penutupan lembaga pendidikan maupun langkah sanksi lanjutan tidak dapat diputuskan secara tergesa-gesa tanpa kajian matang. Komisi IV DPRD Batam akan menggelar rapat internal khusus serta menjadwalkan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung ke lokasi Playgroup Djuwita guna memverifikasi seluruh temuan di lapangan.
“Tuntutan dari kawan-kawan LBH untuk penutupan sekolah akan kami bahas secara mendalam dalam rapat internal Komisi IV terlebih dahulu. Kami juga dijadwalkan akan melakukan sidak ke lapangan,” pungkas Taufik Ace Muntasir menutup RDP yang akhirnya berakhir dalam situasi kondusif. (***)


