Paripurna DPRD Batam: Wali Kota Amsakar Achmad Beberkan Alokasi Perubahan APBD 2026 Fokus pada Infrastruktur dan Kesejahteraan

Keterangan : Menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Foto : Putra/kupas)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir memaparkan penjelasan resmi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (24/8/2026).

Sidang dewan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi para pimpinan dewan lainnya. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam, serta insan pers.

Amsakar menegaskan bahwa instrumen Perubahan APBD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan dasar publik.

“Melalui perubahan APBD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan terhadap antara lain infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi, dan perlindungan sosial,” ujar Amsakar.

Sejumlah sektor krusial mendapat alokasi perhatian khusus, termasuk pemenuhan mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sektor kesehatan, Pemko Batam memastikan kelanjutan program jaminan kesehatan masyarakat kelas 3 melalui subsidi premi Jaminan Kesehatan Nasional demi menjaga predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan, struktur APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian nominal pada pos pendapatan maupun belanja daerah:

  1. Pendapatan Daerah: Ditargetkan naik sebesar 2,88 persen, dari posisi awal Rp4,184 triliun menjadi Rp4,304 triliun. Lonjakan terbesar disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkerek naik 7,11 persen (menjadi Rp2,765 triliun) berkat optimalisasi pajak daerah—seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame videotron, potensi piutang BPHTB—serta kenaikan retribusi daerah.

  2. Belanja Daerah: Mengalami penyesuaian naik 5,99 persen dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,557 triliun. Alokasi ini mencakup Belanja Operasi sebesar Rp3,623 triliun (termasuk biaya operasional armada pengangkutan sampah dan fasilitas kesehatan) serta Belanja Modal yang naik 9,51 persen menjadi Rp922,62 miliar.

  3. Fokus Belanja Modal: Porsi signifikan dialokasikan pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang naik 20,98 persen menjadi Rp432,91 miliar. Dana ini difokuskan untuk proyek penanganan banjir, pembangunan infrastruktur jalan kota, perbaikan marka jalan, rambu lalu lintas, hingga penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Selain pos pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah turut mencatatkan penyesuaian. Penerimaan pembiayaan tercatat meningkat signifikan sebesar 135,91 persen menjadi Rp272,48 miliar. Sementara itu, pemerintah daerah mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah, yang merujuk pada kajian matang Tim Penasihat Investasi Pemko Batam.

Usai pemaparan nota keuangan secara menyeluruh, dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026 secara resmi diserahkan oleh Wali Kota Amsakar Achmad kepada pimpinan DPRD Kota Batam untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh masing-masing fraksi melalui agenda pandangan umum berikutnya.

Baca Juga :  Doa dan Empati Batam Satukan Indonesia