JAKARTA, (KUPAS7.ID) — Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih menyimpan celah krusial yang perlu segera disempurnakan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara khusus menyoroti belum dimasukkannya tindak pidana perjudian, khususnya praktik judi online (judol), ke dalam rincian kejahatan yang dapat menjadi dasar penyitaan kekayaan oleh negara.
Menurut Boyamin, praktik judi online di tanah air telah memicu dampak sosial dan ekonomi yang sangat masif dan mengkhawatirkan. Aktivitas ilegal tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan telah nyata-nyata menggerus daya beli masyarakat kelas bawah hingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penanganan aset hasil perjudian sangat penting agar undang-undang ini efektif. Dampak judi online langsung menekan kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara,” ujar Boyamin dalam keterangannya.
Lebih lanjut, MAKI mendorong para pembentuk undang-undang di DPR dan pemerintah untuk jeli melihat realitas kejahatan modern ini. Regulasi tersebut dinilai wajib disempurnakan sebelum disahkan, agar instrumen perampasan aset nantinya benar-benar bertaji dan sanggup menjangkau kejahatan ekonomi modern yang merugikan publik secara luas.
Dengan memasukkan judi online ke dalam draf RUU Perampasan Aset, negara diharapkan memiliki kekuatan hukum yang lebih komprehensif untuk memiskinkan para bandar serta memulihkan kerugian ekonomi yang diderita masyarakat akibat maraknya praktik perjudian ilegal. (Red)


