BATAM, (KUPAS7.ID) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting beragendakan penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Selasa (2/9/2026).
Rapat paripurna strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan didampingi Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala OPD Pemko Batam, serta tamu undangan lainnya.
H. Aweng Kurniawan menjelaskan bahwa paripurna ini merupakan rangkaian lanjutan setelah sebelumnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Menanggapi berbagai pandangan, catatan, serta saran konstruktif dari seluruh fraksi DPRD, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam. Menurutnya, masukan dari legislatif menjadi elemen krusial untuk menyempurnakan arah kebijakan anggaran agar benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Amsakar memaparkan strategi utama Pemko Batam dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional, terukur, dan transparan tanpa memberatkan daya beli masyarakat.
“Upaya peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata ditempuh melalui peningkatan tarif, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan,” tegas Amsakar.
Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya diukur dari besaran angka serapan, melainkan seberapa besar kontribusi nyata yang dirasakan oleh warga.
Ia merinci bahwa peningkatan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 20,98 persen difokuskan secara komprehensif untuk mendongkrak kualitas infrastruktur jalan, penanganan masalah banjir dan persampahan terpadu dari hulu ke hilir, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta penyediaan sarana transportasi publik yang memadai.
Selain itu, komitmen pemerintah juga difokuskan pada sektor fundamental lainnya:
-
Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan mutu pembelajaran merata, ketersediaan sarana prasarana, serta mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang tidak sekadar mengejar cakupan kepesertaan, melainkan juga kemudahan akses layanan, ketersediaan obat, hingga mutu fasilitas di faskes.
-
Pemberdayaan Ekonomi: Terus memperkuat sektor UMKM, ekonomi kreatif, industri, perdagangan, dan kompetensi tenaga kerja agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
-
Penyertaan Modal Bank Riau Kepri Syariah: Rencana pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar dipastikan akan melalui kajian kelayakan yang mendalam dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, target kinerja, dan mitigasi risiko investasi secara ketat.
Amsakar menekankan pentingnya efisiensi anggaran di mana setiap program dalam Perubahan APBD 2026 wajib memiliki sasaran dan indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai poin yang memerlukan pendalaman lebih lanjut akan langsung ditindaklanjuti dalam forum pembahasan teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).


