BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menunjukkan tren positif dalam mengikis angka kemiskinan di wilayahnya. Melalui strategi komprehensif yang memadukan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penajaman intervensi berbasis wilayah, program pengentasan kemiskinan di Batam berhasil mencatatkan pencapaian signifikan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, mengungkapkan bahwa merujuk pada pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Juli 2026, jumlah warga yang masuk dalam kategori Desil 1 tercatat sebanyak 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan drastis jika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam per September 2025 yang mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 68,04 ribu jiwa (3,81 persen).
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi Panjaitan, Selasa (29/9/2026).
Rudi menjelaskan, akselerasi penurunan angka kemiskinan ini digerakkan melalui tiga pilar strategi utama:
-
Pengurangan Beban Pengeluaran: Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan jaring pengaman sosial, seperti akses jaminan kesehatan, pendidikan gratis, perumahan layak huni, serta penyaluran bantuan sosial.
-
Peningkatan Kapasitas Pendapatan: Menggenjot pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta.
-
Pengurangan Kantong Kemiskinan: Melakukan intervensi spesifik berbasis wilayah, khususnya menyasar kawasan permukiman kumuh serta daerah pesisir dan pulau hinterland, melalui program terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan sebaran data DTSEN, konsentrasi keluarga Desil 1 terbesar berada di Kecamatan Sagulung (2.740 keluarga / 8.441 jiwa), disusul Kecamatan Galang (2.412 keluarga / 8.223 jiwa), dan Kecamatan Batu Aji (1.918 keluarga). Variasi data ini memperlihatkan karakteristik penanganan kemiskinan di Batam yang membutuhkan pendekatan berbeda antara wilayah perkotaan (urban) dan kawasan pulau penyangga (hinterland).
Selain itu, Pemko Batam juga melakukan verifikasi ketat terhadap penanganan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2026 ini, tercatat sebanyak 72 keluarga atau 450 jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, yang kini menjadi target prioritas intervensi cepat pemerintah.
Keseriusan Pemko Batam dalam menanggulangi kemiskinan juga terefleksikan secara nyata dari alokasi anggaran yang terus melonjak tiap tahunnya. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meroket tajam dari Rp88,54 miliar pada 2023, naik menjadi Rp519,24 miliar (2024), Rp565,56 miliar (2025), hingga mencapai Rp864,95 miliar pada tahun 2026 yang distribusinya disebar secara terintegrasi melalui berbagai OPD.
Secara rinci, alokasi anggaran fantastis di tahun 2026 tersebut difokuskan pada tiga pos utama:
-
Rp466,35 miliar dialokasikan untuk program penurunan beban pengeluaran masyarakat.
-
Rp384,45 miliar disiapkan untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah.
-
Rp14,15 miliar difokuskan khusus pada peningkatan kapasitas pendapatan masyarakat.
Dukungan data akurat juga dimanfaatkan untuk memetakan usia produktif yang belum bekerja (10.310 jiwa), keluarga yang telah memiliki embrio usaha (3.389 keluarga), hingga warga yang belum memiliki aset produktif (10.396 keluarga). Data ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menggulirkan program pelatihan vokasi, suntikan modal usaha, pembinaan intensif, hingga penyediaan sarana produksi.
Melalui konvergensi program yang terarah dan pemanfaatan data mutakhir, Pemko Batam optimis mampu memberikan perlindungan optimal sekaligus mentransformasi masyarakat miskin dan rentan agar menjadi lebih mandiri secara ekonomi secara berkelanjutan. (*)


