Evaluasi Perda Ketertiban Umum, Bapemperda DPRD Kota Batam Bersama Pemko Kaji Urgensi Revisi Menyeluruh

Keterangan : Bapemperda menggelar rapat kerja strategis guna membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam bergerak cepat merespons dinamika perkotaan yang terus berkembang, bertempat di gedung legislatif, Bapemperda menggelar rapat kerja strategis guna membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Kamis (1/10/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Hj. Siti Nurlailah menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap substansi Perda Nomor 16 Tahun 2007. Pihaknya meminta penjelasan komprehensif dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam selaku pengusul Ranperda dalam hal ini diampu oleh Satpol PP dan bagian hukum mengenai urgensi perombakan aturan tersebut.

Meskipun perda ini sebelumnya pernah mengalami revisi, dinamika perkotaan dan terbitnya produk perundang-undangan terbaru menuntut adanya pembaruan mendasar. Salah satu pendorong utama revisi ini adalah penyesuaian terhadap ketentuan hukum baru, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan ketertiban di lapangan agar benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Batam.

“Perkembangan regulasi dan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam proses penyusunan perubahan perda ini, sehingga aturan yang nantinya disahkan tetap relevan, adaptif, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Hj. Siti Nurlailah.

Pihak Pemko Batam dan Satpol PP menyambut baik masukan serta catatan kritis yang diberikan oleh jajaran pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Batam. Pembahasan perdana ini akan menjadi fondasi awal bagi rangkaian kajian lanjutan yang melibatkan lintas instansi terkait.

Langkah ini dipastikan berjalan secara cermat dan terstruktur agar produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya tidak hanya selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab tantangan ketertiban umum di Kota Batam secara berkelanjutan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Dampingi Kunjungan Kerja Menteri Transmigrasi