Harmonisasi Aturan Hukum Nasional: Pemko Batam Resmi Ajukan Ranperda Perubahan Ketertiban Umum di DPRD

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, serta Sekda Kota Batam, Firmansyah. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (12/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.

Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam Firmansyah menyerahkan dan membacakan langsung pidato penjelasan terkait urgensi revisi Perda Ketertiban Umum tersebut di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat Lembaga Adat Melayu (LAM), serta anggota dewan.

Sekdako Firmansyah, penyesuaian aturan pidana menjadi landasan utama diajukannya revisi perda ini di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2026.

Langkah taktis ini diambil guna menyesuaikan ketentuan daerah dengan regulasi hukum nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sebagaimana diketahui, Perda Nomor 16 Tahun 2007 jo Perda Nomor 9 Tahun 2021 masih memuat ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda. Penataan kembali rumusan ketentuan pidana ini dinilai mendesak guna menjamin kepastian hukum serta menghindari disparitas penafsiran di tingkat penegak hukum daerah.

“Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan harmonis. Penataan kembali rumusan ketentuan pidana diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengevaluasi efektivitas pengaturan ketertiban umum,” tegasnya.

Seiring pesatnya perkembangan Batam sebagai pusat industri, perdagangan, alur logistik, dan pariwisata, tantangan penataan ruang publik kian kompleks. Pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan hingga aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik membutuhkan payung hukum yang lebih adaptif dan responsif.

Pemko Batam menekankan bahwa revisi Perda Ketertiban Umum tidak menitikberatkan pada tindakan represif semata, melainkan mengedepankan fungsi pencegahan, edukasi, serta pembinaan partisipatif bersama masyarakat.

“Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, bersih, dan mendukung kegiatan sosial serta perekonomian masyarakat. Pelaksanaan ketertiban umum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi mengutamakan pencegahan dan penyelesaian secara persuasif,” tambahnya.

Rangkaian acara diakhiri dengan prosesi penyerahan resmi dokumen Ranperda Perubahan Kedua Perda Ketertiban Umum dari Sekdako Batam Firmansyah kepada Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin.

Menindaklanjuti penyerahan dokumen tersebut, Kamaluddin menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Kota Batam akan menyampaikan Pemandangan Umum atas usulan Ranperda Ketertiban Umum ini dalam Rapat Paripurna lanjutan yang dijadwalkan pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Pemerintah Kota Batam berharap kolaborasi dan masukan konstruktif dari legislatif dapat melahirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Batam yang berkelanjutan. (*)

Baca Juga :  Komisi I DPRD Batam Gelar RDPU Mediasi Sengketa Perlindungan Konsumen