Cegah PMI Nonprosedural dan TPPO, Kapolda Kepri Sinergikan Langkah Bersama BP3MI

Keterangan : Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri), Irjen Pol. Suhendri menerima kunjungan silaturahmi Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Pol. Imam Riyadi, di Ruang Kerja Kapolda Kepri. (Istimewah)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri), Irjen Pol. Suhendri menerima kunjungan silaturahmi Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Pol. Imam Riyadi, di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Kamis (15/10/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini berfokus pada penguatan sinergisitas antarlembaga dalam mengantisipasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural (ilegal) serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

Turut mendampingi Kapolda Kepri dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, Dirbinmas Polda Kepri, Kasubdit PPA Ditreskrimum Polda Kepri, serta jajaran pejabat dan staf BP3MI Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri menggarisbawahi bahwa penanganan PMI nonprosedural tidak cukup hanya menyasar penindakan di pelabuhan atau titik keberangkatan, melainkan harus menyentuh akar permasalahan. Keberangkatan tanpa dokumen resmi terbukti menempatkan para pekerja dalam posisi rentan terhadap berbagai aksi kriminal di negara tujuan, termasuk penyanderaan hingga eksploitasi fisik.

Guna memutus rantai tersebut, Polda Kepri mendorong pemetaan menyeluruh terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja (agency) nakal yang disinyalir memfasilitasi jalur ilegal.

“Identifikasi penyebab utama maraknya keberangkatan PMI nonprosedural menjadi kunci penyusunan langkah pencegahan yang jauh lebih efektif. Kami juga meminta koordinasi ketat dengan BP3MI untuk memetakan agen penyalur yang nakal. Setiap informasi di lapangan harus segera diserahkan ke Polda Kepri agar dapat kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Suhendri.

Sementara itu, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo menjelaskan bahwa kolaborasi Polda Kepri dan BP3MI akan diintegrasikan dengan program presisi Kapolri, yakni Poliran (Polisi Peduli Pengangguran).

Melalui perpanjangan tangan fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), kepolisian akan aktif mendata dan memetakan masyarakat yang membutuhkan pelatihan kerja terampil, sekaligus memfasilitasi kebutuhan dukungan dari BP3MI.

Di samping itu, penyesuaian strategi penanganan TPPO terus diperbarui menyusul dinamika pergantian pejabat di lingkungan instansi terkait.

“Pencegahan TPPO butuh penyegaran koordinasi berkala. Selain penegakan hukum, kunci utamanya terletak pada masifnya sosialisasi lowongan kerja resmi dan edukasi kebiasaan bekerja secara prosedural. Jika masyarakat teredukasi dengan baik, ruang gerak sindikat TPPO otomatis menyempit,” ujarnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei mengingatkan masyarakat Kepulauan Riau untuk selalu bersikap proaktif melaporkan dugaan pengiriman PMI ilegal atau tindak kejahatan lainnya di lingkungan sekitar.

Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas Layanan Kepolisian Call Center 110 yang beroperasi 24 jam penuh dan bebas biaya (gratis) guna mendapatkan respons cepat tanggap dari aparat kepolisian setempat.

Baca Juga :  Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Nongsa Ubah Lahan Tidur Jadi Sumber Pangan Produktif