Sampaikan Permohonan Maaf, Kamaluddin Tegaskan Penandatanganan Ranperda Wajib Dilakukan Kepala Daerah

BATAM, (KUPAS7.ID) — Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta dan tamu undangan atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (21/10/2026).

Rapat paripurna yang semula dijadwalkan dimulai tepat pukul 10.00 WIB tersebut baru dapat dibuka secara resmi sekitar pukul 11.00 WIB lewat, atau mengalami penundaan (delay) lebih dari satu jam dari jadwal yang ditetapkan.

Kamaluddin menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut dipicu oleh beberapa dinamika teknis di lapangan. Salah satunya adalah menunggu terpenuhinya kuorum kehadiran anggota dewan yang sebagian besar masih menyelesaikan pembahasan di agenda komisi maupun Panitia Khusus (Pansus).

Selain kuorum anggota legislatif, pelaksanaan rapat juga harus menyesuaikan dengan agenda padat Wali Kota Batam. Kehadiran fisik kepala daerah menjadi syarat mutlak dalam agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Selain menunggu kuorum, kami juga menunggu kehadiran Pak Wali Kota karena beliau memiliki agenda kegiatan yang sangat padat. Untuk penandatanganan berita acara pengesahan Ranperda, ketentuannya memang harus dilakukan oleh kepala daerah dan tidak bisa diwakilkan,” ungkap Kamaluddin.

Kamaluddin menerangkan, sebelum sidang dimulai, Wali Kota Batam sebenarnya telah mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, untuk mewakili pihak eksekutif.

Namun, merujuk pada regulasi dan tata tertib mekanisme pengambilan keputusan perundang-undangan, dokumen pengesahan Ranperda wajib ditandatangani secara bersama-sama oleh pimpinan DPRD dan Kepala Daerah (Wali Kota) secara langsung.

Adapun rapat paripurna tersebut mengagendakan dua agenda strategis untuk Kota Batam, yakni:

  1. Laporan Bapemperda DPRD Kota Batam terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2027.

  2. Laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus pengambilan keputusan bersama.

Menyikapi kejadian tersebut, politisi senior ini menegaskan bahwa pimpinan DPRD Kota Batam akan segera mengevaluasi dan memperkuat alur komunikasi penjadwalan kegiatan ke depan, baik di internal legislatif maupun bersama protokoler Pemko Batam.

Kamaluddin memaklumi padatnya intensitas kerja Wali Kota Batam serta tingginya mobilitas para anggota dewan yang terbagi dalam pembahasan Pansus hingga Badan Anggaran (Banggar).

“Kita maklumi padatnya jadwal Pak Wali, dan rekan-rekan anggota DPRD juga memiliki jadwal yang sangat padat di Pansus maupun Banggar. Ke depan, koordinasi penjadwalan akan kita perbaiki agar rapat paripurna dapat berlangsung lebih tertib dan tepat waktu tanpa mengabaikan kelengkapan aturan yang ada,” tegas Kamaluddin. (*)

Baca Juga :  Gunakan Hak Inisiatif, DPRD Kota Batam Ajukan Ranperda Kota Ramah Anak