BATAM, (KUPAS7.ID) — Dugaan adanya pencatutan nama atau keterlibatan oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam dalam pendistribusian dan penjualan paket buku Bantuan Pemerintah (Banpem) SI MENULIS ke sejumlah sekolah di Kota Batam mulai menuai sorotan tajam.
Persoalan ini mencuat ke permukaan menyusul hasil penelusuran dan investigasi lapangan di sejumlah satuan pendidikan yang menemukan adanya transaksi pembayaran paket buku oleh pihak sekolah, kendati paket Alat Tulis Kantor (ATK) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema pengadaan tersebut belum kunjung diterima.
Temuan Pembayaran Tanpa Kelengkapan Barang dan Pengakuan Pihak Sekolah
Berdasarkan hasil penelusuran awal di lapangan, sejumlah sekolah mengaku telah merealisasikan pembayaran atas paket buku Banpem SI MENULIS. Namun, kejanggalan muncul karena hingga dana disetorkan, komponen paket ATK yang dijanjikan dalam satu kesatuan paket belum juga didistribusikan ke sekolah-sekolah bersangkutan.
Hal yang kemudian memantik tanda tanya besar adalah pengakuan dari sejumlah pihak sekolah yang menyebut bahwa paket buku tersebut merupakan “titipan” dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Batam.
Keterangan ini sontak menimbulkan pertanyaan serius mengenai kejelasan mekanisme penyaluran program, sekaligus menguji sejauh mana keterlibatan institusi penegak hukum dalam ranah pengadaan maupun distribusi barang di lingkungan pendidikan. Sebab secara prinsip, institusi kejaksaan semestinya berdiri pada koridor penegakan hukum dan pengawasan, bukan memfasilitasi atau menitipkan penjualan paket barang kepada sekolah.
Desakan Klarifikasi Terbuka dan Penelusuran Fakta Secara Transparan
Menyikapi temuan awal tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Batam didesak untuk segera memberikan klarifikasi resmi secara terbuka kepada publik guna meluruskan polemik dugaan penitipan dan distribusi paket buku Banpem SI MENULIS.
Langkah tegas juga diperlukan untuk mencegah bola liar informasi yang berpotensi mencoreng marwah institusi penegak hukum:
-
Jika Keterangan Sekolah Tidak Benar: Kejari Batam diminta segera memanggil pihak-pihak sekolah yang melontarkan pernyataan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban serta menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi fitnah yang merugikan nama baik institusi.
-
Jika Keterangan Sekolah Terbukti Benar: Dugaan keterlibatan oknum maupun pihak-pihak tertentu yang mengarahkan atau memfasilitasi transaksi tersebut harus diusut secara transparan, objektif, dan profesional.
Jaga Akuntabilitas Program Pendidikan
Penuntasan kasus ini diharapkan tidak berhenti sebatas aksi saling bantah di ruang publik. Diperlukan langkah konkret berupa audit dan pemeriksaan dokumen pembayaran, penelusuran alur distribusi barang, hingga penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang atau mencatut nama institusi.
Program Bantuan Pemerintah yang sejatinya dirancang untuk menunjang kualitas pendidikan dan meringankan kebutuhan sekolah tidak boleh bergeser menjadi ruang transaksi dengan mekanisme yang abu-abu. Prinsip transparansi dan akuntabilitas wajib dikedepankan demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kota Batam.


