Turun Langsung ke Kampung Tengah dan Kampung Jabi Nongsa, Pansus DPRD Batam Dalami Titik Batas dan Alokasi Lahan Swasta di Kampung Tua

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi dan memverifikasi kondisi faktual kawasan pemukiman bersejarah di Kecamatan Nongsa. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi dan memverifikasi kondisi faktual kawasan pemukiman bersejarah di Kecamatan Nongsa, Rabu (18/11/2026). Peninjauan disertai dialog terbuka bersama masyarakat dilakukan di dua titik, yakni Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus didampingi Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda serta jajaran anggota Pansus meliputi Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, H. Asnawati Atiq dan Ir. Suryanto.

Kunjungan perdana rombongan Pansus diawali di Kampung Tengah Batu Besar, di mana para legislator berdialog langsung dengan tokoh masyarakat serta warga setempat untuk mencatat beragam masukan dan kendala penataan kawasan. Rombongan kemudian bergerak menuju Kampung Jabi untuk meninjau sejumlah titik lokasi yang ditunjukkan warga, khususnya menyangkut kondisi fisik kawasan, kejelasan batas wilayah, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan.

Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus menegaskan bahwa turun lapangan merupakan tahapan krusial agar regulasi yang dirumuskan selaras dengan kenyataan sosial dan geografis warga.

“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.

Selain menyoroti tumpang tindih batas dan alokasi lahan, Yunus juga menekankan pentingnya memetakan secara proporsional keberadaan aset milik pemerintah daerah yang berada di dalam wilayah kampung tua agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari.

“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.

Yunus memastikan bahwa Pansus akan menginventarisasi dan mengkaji secara komprehensif seluruh aspek pertanahan, mulai dari luas kawasan, titik batas, hingga status penguasaan dan kepemilikan tanah dengan menyandingkan data administrasi, fakta lapangan, peraturan perundang-undangan, serta aspirasi warga yang telah bermukim turun-temurun.

“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Ia berharap Ranperda Penataan Kampung Tua kelak mampu menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan daerah.

“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.

Seluruh temuan lapangan serta masukan warga dari Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi selanjutnya akan dibawa ke meja pembahasan Pansus bersama instansi teknis terkait sebagai bahan penyempurnaan draf Ranperda Penataan Kampung Tua Kota Batam.

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Sambut Kunjungan Silaturrahmi Pengurus GAMAT, Dorong Kolaborasi Bangun Kota