Pansus DPRD Batam Tekankan Penegakan Perda Ketertiban Umum yang Humanis

Keterangan : Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat finalisasi pembahasan. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Upaya memperkuat payung hukum bagi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Batam memasuki tahap akhir di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat finalisasi pembahasan, Jumat (21/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Anwar Anas didampingi Wakil Ketua Pansus, Muhammad Fadhli serta dihadiri anggota Pansus yakni Yefri dan Sony Christanto. Hadir pula tim hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang terdiri dari Bagian Hukum Setdako Batam serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan regulasi tersebut nantinya.

Dalam agenda tersebut, Pansus bersama tim Pemko Batam melakukan pendalaman akhir terhadap sejumlah materi muatan Ranperda sekaligus melaksanakan penandatanganan dokumen finalisasi pembahasan. Penandatanganan ini menjadi penanda tuntasnya rangkaian pembahasan di tingkat Pansus sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme tata tertib DPRD.

Ketua Pansus, Anwar Anas, menyampaikan bahwa setelah seluruh tahapan pembahasan di tingkat Pansus rampung, pihaknya segera melaporkan hasil kerja tersebut kepada pimpinan DPRD Kota Batam agar dapat diagendakan dalam rapat paripurna mendatang menuju tahap pengesahan.

“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.

Menurutnya, rampungnya pembahasan ini merupakan buah sinergi antara jajaran Pansus dan perangkat daerah terkait agar regulasi yang lahir tidak sekadar memenuhi aspek administratif serta yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan warga di lapangan.

Anwar menambahkan, Perda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban umum, sekaligus memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis Satpol PP sebagai leading sector implementasi aturan di lapangan. Oleh karena itu, substansi aturan dirancang agar bersifat operasional, terukur, dan efektif diterapkan tanpa mengabaikan koridor peraturan perundang-undangan maupun hak-hak warga.

“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Dengan ditandatanganinya dokumen finalisasi Ranperda ini, Anwar optimistis proses selanjutnya dapat segera bergulir ke rapat paripurna DPRD Kota Batam untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai instrumen penting mewujudkan Batam yang tertib, aman, dan tenteram.

Baca Juga :  Pansus DPRD Batam Finalisasi Revisi Perda Pengelolaan Sampah, Libatkan Perangkat Kelurahan demi Kebersihan Lingkungan