Cegah Pungli SPMB, UPP Kota Batam Rakor bersama Lintas Instansi

Keterangan : Waka Polresta, AKBP Fadli Agus. (Foto : Yadi)

Batam — Guna mengantisipasi potensi pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB), Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Batam menggelar rapat koordinasi lintas instansi di ruang rapat lantai 3, Rabu (14/5/2025).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penindakan pungli selama proses SPMB tahun 2025 berlangsung.

Dalam arahannya, Waka Polresta, AKBP Fadli Agus, menekankan pentingnya pencegahan melalui dua pendekatan, yakni edukasi masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa secara door to door, serta pengawasan dan penindakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

Ia mengingatkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi aksi nyata dari para pihak terkait sebagai ujung tombak pemberantasan pungli.

Perwakilan Inspektorat Daerah Batam, Tatan, mengungkapkan rencana sosialisasi SPMB yang akan digelar pada 4 Juni 2025 di Aula Engku Hamidah, dengan peserta dari berbagai unsur pendidikan dan aparat pengawas.

Sementara itu, lanjut katanya, Dinas Pendidikan Kota Batam telah memetakan wilayah rawan pungli dan akan mulai turun ke lapangan bersama Camat, Lurah, dan aparat kepolisian setempat minggu depan.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang melibatkan media, komite sekolah, dan aparat setempat agar proses penerimaan berjalan jujur dan transparan. Ia juga menegaskan perlunya komitmen bersama untuk menghapus praktik titipan yang kerap terjadi selama SPMB.

Dalam kesempatan tersebut, Pasi Ops Kodim 0316 Batam, Kapten Inf Suherman, serta Dekan Fakultas Hukum Unrika, Dr. Dwi Afni, sama-sama mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan Satgas Saber Pungli melalui pemasangan banner dan sosialisasi lebih masif di sekolah-sekolah.

Kejaksaan Negeri Batam, diwakili Aditya menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam menangani perkara pungli yang berpotensi besar terjadi selama proses ini.

Baca Juga :  Aksi Sigap Polsek Batam Kota Tindak Lanjuti Laporan Warga

Menutup rapat, AKBP Fadli kembali menegaskan bahwa UPP bertugas mengawasi, bukan melaksanakan teknis penerimaan, dan menyerukan semua pihak yang hadir menjadi agen pencegahan pungli di lingkungan masing-masing.

Ia juga menginstruksikan agar surat edaran Wali Kota Batam dapat segera disosialisasikan paling lambat hari Jumat.

“Kita harus serius dan komitmen. Jangan sampai kita sendiri justru menjadi bagian dari permasalahan yang ingin kita berantas,” tegasnya.

“Dengan adanya rapat ini, diharapkan proses penerimaan murid baru tahun 2025 dapat berjalan jujur, adil, dan bebas dari pungli, demi menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berintegritas di Kota Batam,” pungkasnya.