News  

Tunjukan Progres Signifikan, Bnnk Pohuwato Siap Beroperasi di Tahun Ini

diskusi antara Saipul A. Mbuinga, Bupati terpilih Kabo Pohuwato, yang juga merupakan Bupati pada periode sebelumnya, dengan Kepala BNN RI Marthinus Hukom, di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. (Foto : Biro Humas dan Protokol BNN)

Jakarta — Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pohuwato terus menunjukkan progres signifikan.

Hal tersebut tampak dalam diskusi antara Saipul A. Mbuinga, Bupati terpilih Kabo Pohuwato, yang juga merupakan Bupati pada periode sebelumnya, dengan Kepala BNN RI Marthinus Hukom, di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (15/1/2025).

Dilansir dari laman resmi BNN, dalam pertemuan tersebut Saipul A. Mbuinga, mengatakan pihaknya telah siap untuk mendukung mulai beroperasinya BNNK Pohuwato di tahun 2025 ini. Selain rumah dinas Wakil Bupati yang telah dipersiapkan sebagai kantor BNNK sementara, Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato juga telah menyediakan anggaran hibah sebesar Rp 1 miliar dan 19 personel PNS Pemda untuk mendukung operasional BNNK.

Tidak hanya itu saja, Saipul A. Mbuinga bersama dengan DPRD setempat bahkan telah sepakat untuk mendirikan bangunan kantor untuk BNNK Pohuwato di tahun 2026.

“SK vertikalisasi sudah keluar, sekitar bulan Februari rencananya anggaran 1 miliar tahap pertama akan dicairkan sisanya akan dicairkan di bulan Juli atau Agustus,” ujar Syaiful.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Saipul A. Mbuinga, Sestama BNN RI Tantan Sulistyana yang juga hadir mendampingi Kepala BNN RI dalam rapat tersebut memberikan beberapa laporan terkait perkembangan vertikalisasi BNNK Pohuwato.

Tantan Sulistyana menyampaikan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti terkait dukungan manajemen. Namun demikian.

Ia menekankan untuk terus dilakukan percepatan dalam proses hibah dan penempatan SDM agar tidak menghambat implementasi kegiatan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi berharap adanya sinergi antara Pemda, BNN, Kementerian Tenaga Kerja, dan sektor swasta.

Mengingat tingginya proyek tambang di daerah tersebut, Nasir Giasi mengusulkan agar menambahkan program tes urine secara periodik kepada para tenaga kerja selain program medical check up.

Baca Juga :  Kebun Jeruk Eptilu: Wisata Agro Hits Garut yang Membuat Anak Ketagihan Memetik Buah Langsung dari Pohon!

Ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana PNBP tersebut dapat diserahkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Merespon usulan dari Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Kepala BNN RI, Marthinus Hukom mendukung mengenai pentingnya screening narkoba bagi tenaga kerja yang baru masuk ke wilayah tersebut. Ia menyatakan akan membahas lebih lanjut masalah ini dengan Menteri Tenaga Kerja guna memastikan langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diterapkan secara efektif.

“Usulan dari Ketua Komisi III DPRD Pohuwato akan Kami bahas lebih lanjut, dalam waktu dekat Saya usahakan untuk beraudiensi dengan Menteri Tenaga Kerja,” pungkasnya. (***)