Batam — Kepolisian Sektor (Polsek) Sagulung mengamankan seorang perempuan SNI, diduga pelaku pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Perumahan Azure Gardenia, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Minggu (18/5/2025) kemarin.
Selain mengamankan pelaku, Reskrim Polsek Sagulung juga menyelamatan Calon PMI non prosedural, inisial berinisial HH asal Jakarta Timur, UF asal Kabupaten Ciamis, dan S asal Kabupaten Pringsewu.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penempatan calon PMI secara ilegal di lokasi tersebut.
Setelah dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim, kata dia lagi, petugas menemukan tiga orang perempuan calon PMI yang telah dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
Barang bukti yang juga diamanakan berupa satu unit handphone iPhone 15 Pro warna hitam, tiga buah paspor atas nama ketiga korban, serta satu tiket pesawat Citilink atas nama HH untuk penerbangan rute Jakarta–Batam.
“Saat ini, pelaku tengah menjalani proses pemeriksaan intensif di Polsek Sagulung,” ungkap Aris, Rabu (21/5/2025).
Aris juga menyampaikan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik penempatan PMI secara ilegal.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang dengan sengaja menyalahi aturan dan membahayakan keselamatan warga negara Indonesia, khususnya dalam praktik pengiriman tenaga kerja. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kami serius dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.


