Dua CPMI Non Prosedural ke Malaysia Berhasil Diselamatkan Dit Reskrimum Polda Kepri

Keterangan : Pelaku pengiriman PMI non prosedural. (Foto : Yadi, Rabu 21 Mei 2025)

Batam — Keberangkatan Dua Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural inisial AU dan ZDP berhasil digagalkan Subdit IV Dit Reskrimum Polda Kepri dan mengamankan seorang pria inisial ZF.

Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ade Mulyana melalui Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Andyka Aer, mengatakan pelaku ZF diduga sebagai pengurus pemberangkatan ilegal tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kedua korban, dijanjikan bekerja di Malaysia melalui jalur non-prosedural.

Keterangan : Barang bukti yang ikut diamankan Dit Reskrimum Polda Kepri. (Foto : Humas Polda Kepri, Rabu 21 Mei 2025)

“Kedua calon PMI diamankan oleh anggota Subdit IV saat akan menaiki kapal di Pelabuhan Internasional Batam Center. Keduanya telah mengantongi paspor dan visa sosial 90 hari tujuan Malaysia,” jelasnya.

Lanjut katanya, modus yang digunakan pelaku adalah memfasilitasi pembuatan visa sosial, menjemput korban dari Bandara Hang Nadim, menampung mereka di wisma kawasan Tanjung Pantun, lalu mengarahkan pembelian tiket dan keberangkatan melalui pelabuhan.

Keterangan : Calon Pekerja Migran Indonesia non Prosedural yang digagalkan Dit Reskrimum Polda Kepri. (Foto : Humas Polda Kepri, Rabu 21 Mei 2025)

Setelah diamankan, katanya, tim Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap ZF di sebuah wisma di kawasan Tanjung Pantun sekitar pukul 22.30 WIB. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Barang bukti yang berhasil kita amankan antara lain dua buah paspor dan visa sosial 90 hari, dua lembar tiket kapal dan boarding pass, dua bukti pembayaran pengurusan visa, serta dua unit Handphone,” pungkasnya.

Keterangan : Calon Pekerja Migran Indonesia non Prosedural yang digagalkan Dit Reskrimum Polda Kepri. (Foto : Humas Polda Kepri, Rabu 21 Mei 2025)

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 4 Junto Pasal 10 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Pasal 81 Junto Pasal 69 serta Pasal 83 Junto Pasal 68 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda miliaran rupiah.

Baca Juga :  Kepala LPKA Batam Gelar Coffee Morning Bersama Jajaran, Bahas Strategi dan Target Kinerja 2025