Kakanwil Ditjenpas Sulsel Dorong Sinergi Antar APH dalam Implementasi Keadilan Restoratif

Keterangan : Kakanwil Ditjenpas Sulsel Dorong Sinergi Antar APH dalam Implementasi Keadilan Restoratif. (Foto : Humas Kanwil Ditjenpas Sulsel, Senin 26 Mei 2025)

Makassar — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjepas) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan Diskusi Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjenpas Sulsel, Senin (26/5/2025).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulsel dan melibatkan berbagai pihak, termasuk jajaran petugas pemasyarakatan serta mitra eksternal dari Yayasan Karisma Recovery Society.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, yang menekankan bahwa diskusi ini menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi akar persoalan pelaksanaan keadilan restoratif, mengeksplorasi solusi, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang dapat diambil secara kolaboratif.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulsel beserta para pejabat struktural Kanwil, PK Bapas Makassar, Kepala Rutan Kelas I Makassar, serta perwakilan Yayasan Karisma Recovery Society.

Dalam arahannya, Kakanwil Ditjenpas Sulsel mengapresiasi terselenggaranya kegiatan diskusi ini sebagai langkah nyata membangun pemahaman bersama antara aparat penegak hukum dan pihak mitra dalam menyukseskan keadilan restoratif, khususnya untuk pengguna narkotika. Beliau juga menyampaikan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung pada 21 Mei 2025, di mana Kanwil Ditjenpas Sulsel dan jajaran UPT di wilayahnya mendapatkan apresiasi atas kinerja dan langkah-langkah inovatif dalam pembinaan dan pengendalian situasi lapas/rutan.

Lebih lanjut, Kakanwil juga memaparkan persiapan pelaksanaan penandatanganan komitmen Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba) di seluruh Lapas dan Rutan Sulsel. Kegiatan tersebut akan menggandeng aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan integritas petugas pemasyarakatan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum. (*)

Baca Juga :  Kakanwil Ditjenpas Kepri Buka Bersama Anak Binaan LPKA dan WBP LPP Batam