Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda penting sekaligus, di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Batam, Senin (30/6/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan didampingi pimpinan dan anggota dewan lainnya, serta dihadiri Walikota Batam, Amsakar Achmad; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), tokoh masyarakat dan para undangan.
Tiga agenda utama yang dibahas dalam rapat paripurna kali ini pertama, laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sekaligus Pengambilan Keputusan. Kedua, laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sekaligus Pengambilan Keputusan dan terakhir Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Batam beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Pada agenda pertama, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan menjelaskan bahwa dalam rapat konsultasi sebelumnya, Panitia Khusus Ranperda Pendidikan Dasar menyampaikan perlunya pemantapan substansi materi rancangan peraturan daerah.
Selain itu, kata dia lagi, juga diperlukan proses fasilitasi Ranperda oleh Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Atas dasar itu, Pansus meminta tambahan waktu selama 30 hari ke depan guna menyempurnakan pembahasan Ranperda ini. Keputusan kami serahkan kepada forum paripurna,” ungkapnya.
Permintaan tambahan waktu tersebut disambut persetujuan bulat seluruh anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian, Pansus yang diketuai oleh Muhammad Yunus, S.Pi, anggota DPRD dari Partai Demokrat, resmi mendapat perpanjangan waktu selama 30 hari untuk menyempurnakan substansi Ranperda terkait perubahan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Batam.
Rapat paripurna kemudian berlanjut dengan agenda-agenda berikutnya, yang merupakan bagian dari mekanisme dan komitmen DPRD Kota Batam dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.


