Batam  

Diduga Belum Ada Izin, Pelaku Usaha Galian Batu di Nongsa Abaikan Himbauan BP Batam 

Keterangan : Permukaan tanah Lahan bukit, di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam kondisi fisiknya mulai rata.  (Foto : Ist)

Batam — Permukaan tanah Lahan bukit, di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam kondisi fisiknya mulai rata.

Rusaknya lahan tersebut akibat adanya kegiatan galian batu dari beberapa alat berat seperti excavator.

Kegiatan galian batu itu dilakukan pelaku usaha berinisial YP yang beroperasi kurang lebih satu tahun.

Informasi ini di dapat dari beberapa sumber bahwa YP diketahui pemilik lahan.

Keterangan : Permukaan tanah Lahan bukit, di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam kondisi fisiknya mulai rata. (Foto : Ist)

“Mereka melakukan pengerukan dan pengambilan tanah dan batu dengan alat berat berupa excavator diduga tanpa ijin di lokasi teluk mata ikan Kelurahan Sambau, Nongsa,” ungkap sumber kepada media ini, Minggu (27/7/2025).

Keterangan selanjutnya, hasil pengerukan tanah dan batu di jual dengan harga fanstastis yang tak jauh dari lokasi.

Saat dikonfirmasi awak media, pihak BP Batam bagian lahan belum ada respon.

Padahal BP Batam sendiri telah mengumumkan dan menghimbau agar dilokasi tersebut tidak boleh melakukan kegiatan apapun.

Turunnya pihak BP Batam ke lokasi beberapa waktu lalu sudah memberikan peringatan keras terhadap pelaku. Namun pelaku merasa kebal hukum.

Keterangan : Permukaan tanah Lahan bukit, di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam kondisi fisiknya mulai rata. (Foto : Ist)

“Setahu kami, lokasi tersebut diperuntukan untuk waduk berdasarkan Penetapan Lokasi (PL) tanggal 30 oktober 2008 dengan luas 2.128.292 M2, ” ujar dia, seperti menirukan ucapan petugas BP Batam, beberapa waktu lalu.

Pemilik lahan terbilang berkuasa dan masih melakukan kegiatan tanpa menghiraukan kebijakan BP Batam.

Besar dampak lingkungan akibat galian batu tersebut seperti erosi tanah yang signifikan. Dimana nantinya juga dapat mengurangi kapasitas tampung waduk dan mengganggu kualitas air.

Baca Juga :  Karutan Batam Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator Pada Kanwil Ditjenpas Kepulauan Riau

Saat dikonfirmasi, Dir Reskrimsus Polda Kepri, juga belum merespon.

Kegiatan diduga tanpa ijin tersebut harus dapat di hentikan oleh instansi terkait. Pemerintah pun harus tegas terhadap pelaku usaha.

Hingga saat ini YP belum ada tanggapan. (***)