Batam — Aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Daerah Kepri, Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) turut diterima langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (27/8/2025).
Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Aguspriawan, menyampaikan empat poin tuntutan. Di antaranya; demi keselamatan berlalulintas, tertibkan truk ugal-ugalan sekaligus atur jam operasionalnya termasuk penegakan uji kir. Kedua, urai persoalan sampah yang kerap dikeluhkan warga. Ketiga, persoalan banjir akibat drainase yang belum memadai. Terakhir, mereka menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai baik, namun harus memiliki regulasi jelas agar tidak disalahgunakan.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengapresiasi masukan para mahasiswa dan menilai aksi tersebut bersifat konstruktif (membangun).
“Masukan ini membuka ruang penyempurnaan kebijakan-kebijakan kami,” kata Amsakar.
Amsakar menyampaikan, sejatinya kerisauan para mahasiswa kini menjadi konsen kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra. Penanganan persoalan sampah dan banjir menjadi fokus kepemimpinan Amsakar-Li Claudia.
“Setiap hari, 1,3 juta penduduk Batam menghasilkan rata-rata satu kilogram sampah per orang. Ini merupakan masalah serius yang tidak bisa hanya diselesaikan di hilir, tetapi harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga,” ujarnya.
Amsakar menyebut, Pemko telah menambah 14 armada pengangkut, 40 bin kontainer, serta buldozer. Selain itu, pada tahun depan akan dibangun unit pengelolaan sampah dalam bentuk UPT, disiapkan tiga insinerator yang mampu menangani minimal tiga kecamatan, serta ditambah 133 bin kontainer dan 40 arm roll.
Terkait banjir, Amsakar menyampaikan terdapat 105 titik rawan di Batam. Masalah ini dipicu alih fungsi lahan hingga pelebaran jalan yang tak diikuti drainase.
“Masterplan drainase sudah disusun. Tahun ini kita bangun sistem pompa di Jodoh, tahun depan di titik lain, termasuk jembatan Orchard,” jelasnya.
Sementara itu, terkait program MBG, Amsakar menegaskan program tersebut merupakan arahan Presiden. Selain untuk meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga mendorong ekonomi petani.
“Koperasi Merah Putih akan dibentuk sebagai penyangga distribusi. Jika ada indikasi kapitalisasi, silakan laporkan. Pasti kita tindak tegas,” tegasnya.
Dalam dialog lanjutan, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah masukan, minimalisir penggunaan sampah plastik dalam kegiatan pemerintahan.
Amsakar meminta kepada para OPD yang hadir agar menampung masukan para mahasiswa sebagai penyempurna pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Masukan yang konstruktif dari mahasiswa bagi pembangunan Batam, bisa kita kolaborasikan,” tutup Amsakar.


