Aksi Damai Mahasiswa di Batam: Dialog Berakhir dengan Tanda Tangan Komitmen Pejabat Daerah

Keterangan : Para pejabat Daerah Kota Batam berdialog dengan BEM SI. (Foto : Putra, Senin 1 September 2025)

Batam — Unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Batam hari ini, Senin (1/9/2025), menjadi contoh langka dari sebuah demonstrasi yang berakhir dengan dialog konstruktif. Alih-alih konfrontasi, para mahasiswa justru disambut oleh sejumlah pimpinan daerah, mulai dari Kapolda Kepri, Wakil Gubernur Kepri, hingga Wali Kota Batam, yang sepakat untuk mendengarkan aspirasi mereka di ruang rapat.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Batam H. Muhammad Kamaluddin, pertemuan ini dihadiri oleh jajaran lengkap Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Batam dan Kepri.

“Kami mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa. Kami juga sangat prihatin dan berduka atas korban jiwa yang muncul dalam unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah lainnya,” ujar Kamaluddin.

Para mahasiswa, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, dan perwakilan universitas lainnya, menyampaikan delapan poin tuntutan yang dibacakan oleh Ketua HMI Batam, Adriansyah Saputra.

Delapan Poin Tuntutan: Gabungan Isu Nasional dan Lokal

Tuntutan yang disuarakan mahasiswa mencakup spektrum luas, mulai dari isu nasional hingga masalah-masalah yang spesifik terjadi di Batam. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
2. Mendesak reformasi total di tubuh Polri dan mencopot Kapolri.
3. Pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal setelah tergilas kendaraan taktis Polri.
4. Hentikan represifitas aparat dan bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan.
5. Meminta Walikota Batam mengevaluasi Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam yang dinilai bertindak represif terhadap mahasiswa.
6. Tolak RUU KUHAP.
7. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset.
8. Meminta pejabat publik tidak flexing di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Batam Hadiri Peresmian RAAB Batu Aji

Selain itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumbagut, Muryadi Agustiawan, juga menyinggung isu lokal terkait operasional truk-truk besar yang sering menyebabkan kecelakaan dan meminta Pemko Batam untuk membatasi jam operasionalnya.

Muryadi juga menceritakan adanya dugaan intimidasi yang dialaminya menjelang aksi. Ia mengaku mendapat intervensi luar biasa hingga ke keluarganya setelah mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polresta.

Meski begitu, ia tetap mengapresiasi para pimpinan daerah yang bersedia menemui mereka.

Pertemuan ini diakhiri dengan Kapolda Kepri, Wagub Kepri, dan Wali Mota Batam yang bersedia menandatangani delapan poin tuntutan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Aksi hari ini menjadi bukti bahwa dialog damai dapat menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepahaman, menjadikan Batam sebagai contoh bagi daerah lain.