Batam — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti persoalan penolakan warga Suku Laut terkait penutupan Pelabuhan Tradisional Pandan Bahari, Rabu (3/9/2025).
Pertemuan ini menjadi yang kedua kalinya, namun lagi-lagi diwarnai ketidakhadiran pihak perusahaan, PT Batam Internasional Navale, yang menjadi pusat sengketa.
RDPU yang dipimpin oleh Anggota Komisi I, Muhammad Fadhli bersama Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, dihadiri berbagai pihak, mulai dari perwakilan warga Suku Laut, Kapolsek Batu Aji, pejabat BP Batam, hingga perwakilan kecamatan.
Pelabuhan Vital Bagi Warga Pulau
Dalam rapat, Sam Palele, Ketua Suku Laut Nusantara Indonesia (LSLNI), menyampaikan keberatan mendalam atas penutupan pelabuhan.
Menurutnya, Pelabuhan Pandan Bahari adalah akses vital bagi warga Suku Laut yang tinggal di pulau-pulau sekitarnya. Pelabuhan ini bukan sekadar tempat menambatkan perahu, tetapi juga jalur utama untuk berinteraksi dengan pusat kota, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun transportasi.
Sebelumnya, akses pelabuhan sempat ditutup oleh PT Batam Internasional Navale dengan alasan lahan tersebut masuk dalam Penetapan Lokasi (PL) perusahaan. Berkat mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Batu Aji, akses pelabuhan kini dibuka sementara, namun warga berharap ada solusi permanen.
Ketidakhadiran Perusahaan Hambat Pencarian Solusi
Anggota Komisi I, Muhammad Fadhli, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran PT Batam Internasional Navale. Perusahaan tersebut diketahui sudah diundang secara resmi, namun mangkir tanpa alasan, mengulangi kejadian serupa pada RDPU sebelumnya di awal Agustus.
Padahal, beredar informasi bahwa perusahaan memiliki rencana solusi terkait akses pelabuhan bagi masyarakat Suku Laut.
“Kami menyesalkan pihak perusahaan kembali tidak hadir. Padahal, dialog seperti ini seharusnya menjadi wadah bersama untuk mencari solusi,” tegas Fadhli.
Ia menambahkan, Komisi I sebelumnya sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan memastikan bahwa Pelabuhan Pandan Bahari adalah titik terdekat dan paling realistis bagi warga Suku Laut. Oleh karena itu, Komisi I akan kembali menjadwalkan RDPU berikutnya, dengan harapan semua pihak dapat hadir dan mencari jalan keluar yang adil bagi warga.
Komisi I juga mendorong BP Batam untuk segera mencarikan solusi terbaik agar masalah ini tidak terulang di kemudian hari.


