Batam – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk segera menindaklanjuti permohonan alokasi lahan fasilitas umum (fasum) di Perumahan PGRI, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung. Desakan ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I, Rabu (3/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi I, Muhammad Fadhli, didampingi oleh Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, serta anggota lainnya, Dr. Muhammad Mustofa dan Rival Pribadi.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan warga dari Yayasan Al Hidayah, RT/RW setempat, perangkat Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Binti, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta perwakilan BP Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.
Warga Membutuhkan Lahan untuk Fasilitas Sosial.
Dalam RDP tersebut, Yayasan Al Hidayah menyampaikan aspirasi warga yang mendesak ketersediaan lahan fasum dan fasilitas sosial (fasos). Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan rumah ibadah, balai pertemuan, taman, dan terutama taman bermain anak-anak.
Menanggapi hal ini, Muhammad Fadhli menegaskan bahwa penyediaan fasum dan fasos merupakan hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
“Warga memiliki hak atas fasum dan fasos di lingkungannya. Maka sudah sepatutnya ada kepastian terkait penyediaan lahan ini,” tegas Fadhli, menekankan pentingnya kepastian hukum dan alokasi lahan bagi masyarakat.
BP Batam Belum Beri Kepastian, DPRD Akan Terus Mengawal
Namun, perwakilan BP Batam yang hadir belum bisa memberikan kejelasan. Mereka menyatakan masih harus berkoordinasi secara internal untuk memastikan status dan ketersediaan lahan yang diajukan. Penjelasan BP Batam ini membuat Komisi I merasa perlu untuk terus mengawal isu ini.
Komisi I DPRD Kota Batam berjanji akan terus mengawal aspirasi warga Perumahan PGRI sampai ada kejelasan dan solusi konkret. Komitmen ini menunjukkan peran DPRD sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, memastikan hak-hak warga tidak terabaikan.


