Batam — Warga Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali menyuarakan keluhan mereka terkait krisis air bersih yang tak kunjung usai. Keluhan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025).
RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Muhammad Rudi, ini bukan yang pertama kalinya digelar untuk membahas masalah serupa. Namun, warga menilai solusi yang ditawarkan selama ini belum memberikan hasil signifikan.
Wali Kota Batam Ikut Hadir
Rapat yang berlangsung di ruang DPRD Batam ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi III serta perwakilan komisi lain, namun hal yang paling menarik adalah kehadiran Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Kedatangannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi masalah ini. Amsakar hadir bersama pejabat BP Batam dan jajaran manajemen Air Batam Hilir (ABH).
Dalam forum tersebut, perwakilan warga dari berbagai elemen—mulai dari ketua RW, LPM, hingga perwakilan sekolah dan puskesmas—kembali menyampaikan keluhan mereka. Mereka menyoroti tidak efektifnya pasokan air melalui tandon dan mobil tangki, yang seringkali tidak terjadwal.
“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Tandon yang dibangun malah tidak efektif karena airnya turun lagi ke bawah. Kami yang di bagian atas bukit tidak kebagian,” ujar salah satu perwakilan warga.
Dampak Krisis Air di Fasilitas Umum
Krisis air ini tidak hanya dialami oleh ribuan rumah tangga, tetapi juga berdampak parah pada fasilitas umum. Pihak SMAN 14 Batam bahkan mengungkapkan kondisi darurat yang mereka alami. Dengan hampir seribu siswa, mereka terpaksa menggunakan toilet di masjid sekitar yang juga kekurangan pasokan air.
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Amsakar Achmad menyatakan komitmennya untuk mencari solusi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi air sebagai solusi jangka panjang, dengan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2026.
Solusi Jangka Pendek dan Komitmen Pengawalan
Amsakar juga menjanjikan langkah-langkah jangka pendek, seperti menambah jumlah armada mobil tangki dan memperbaiki jadwal distribusi agar lebih teratur. Namun, ia meminta masyarakat bersabar agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Batam menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Ketua Komisi III, Muhammad Rudi, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika masih ada kendala, sehingga bisa dikoordinasikan langsung dengan pihak ABH dan BP Batam.
“Kita sama-sama mengawal ini, dan jika ada permasalahan segera sampaikan untuk dapat dikoordinasikan langsung dengan pihak ABH dan BP Batam,” tegasnya.
RDPU ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi mencari solusi permanen terhadap masalah air bersih di Batam.


