Fraksi Setuju Perubahan APBD 2026, PKS-PKB Desak Solusi Banjir, Sampah, dan Transportasi Mendesak

Keterangan : Rapat Paripurna DPRD Kota Batam. (Foto : Putra, Rabu 10 September 2025)

Batam — Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar Rabu (10/9/2025) siang menyepakati kelanjutan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski mendapat dukungan dari mayoritas fraksi, sidang yang turut dihadiri Wali Kota Amsakar Achmad ini diwarnai desakan dan kritik tajam, khususnya dari Fraksi PKS dan PKB.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II Budi Mardiyanto ini mencatat, fraksi-fraksi seperti Nasdem, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN-Demokrat-PPP, dan Hanura-PSI-PKN menyatakan persetujuan agar Ranperda ini dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan menyerahkan catatan tertulis.

PKS Peringatkan Ancaman Daya Saing Batam
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang paling vokal. Juru bicara Dr. M. Mustofa menegaskan bahwa persoalan banjir dan sampah adalah ancaman serius yang dapat menurunkan daya saing Batam di mata investor.

“Investor bisa memberi persepsi negatif kalau masalah lingkungan ini tidak ditangani serius,” tegas Mustofa.

Tak hanya lingkungan, PKS juga menyoroti masalah kesehatan—khususnya tingginya kasus diabetes pada anak—serta mendesak Pemko Batam untuk meninggalkan solusi pelebaran jalan. PKS menilai Batam harus segera membangun sistem transportasi publik yang handal, serta membatasi tonase dan jam operasional angkutan berat.

PKB Desak Belanja Anggaran Harus Produktif
Senada dengan PKS, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui ketuanya Drs H Surya Makmur Nasution MHum, menyuarakan agar belanja APBD harus produktif.

Surya menekankan perlunya efisiensi anggaran, bahkan mendorong evaluasi terhadap program-program seremonial yang dianggap tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

“Belanja pegawai jangan jadi beban, tapi harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan inovasi layanan publik,” ujar Surya Makmur, yang juga mendesak agar iklim investasi dipastikan inklusif, melibatkan UMKM, dan bebas dari pungutan ilegal.

Baca Juga :  Dua Kali Mangkir Panggilan Dewan, Manajemen PT Rigspek Perkasa Bikin Geram Komisi IV DPRD Batam

Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat-PPP melalui juru bicara Safari Ramadan, fokus menyoroti kejelasan implementasi program di lapangan, termasuk memastikan bantuan bunga 0% untuk UMKM benar-benar sampai kepada masyarakat.

Meskipun diwarnai perdebatan sengit mengenai prioritas pembangunan, DPRD Batam akhirnya menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat berikutnya. Wali Kota Batam dijadwalkan akan memberikan jawaban resmi atas seluruh pandangan fraksi dalam rapat paripurna mendatang.