Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menanggapi pemberitaan salah satu media online yang mempertanyakan transparansi mekanisme kerjasama. Rudi Panjaitan, juru bicara Pemko, menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Opini yang menyebut kami membuat potensi permusuhan adalah tidak berdasar. Seluruh tahapan proses kerjasama sudah sangat terbuka dan membangun komunikasi dua arah,” ujar Rudi, Sabtu (13/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa proses tersebut telah mengacu pada Perwako Nomor 17 Tahun 2025, mulai dari pengumuman, pengumpulan berkas, hingga verifikasi faktual dan administratif.
Menurut Rudi, klasifikasi media yang dilakukan bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sistem penilaian berbasis poin yang diatur dalam regulasi.
Meskipun status verifikasi Dewan Pers menjadi salah satu indikator penting, hal itu tidak menjadi satu-satunya kriteria.
“Ada banyak aspek yang dinilai, seperti kepatuhan administratif, kualitas pemberitaan, jangkauan, dan keberlanjutan kerjasama, termasuk perlindungan pekerja pers,” tambahnya.
Ajakan untuk Kemitraan yang Sehat
Rudi memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses evaluasi.
Ia berharap, semua pihak dapat melihat kerjasama media sebagai bagian dari tata kelola informasi publik yang bertanggung jawab, bukan semata persoalan anggaran.
“Kami ingin menjalin kemitraan yang sehat, profesional, dan saling menguatkan antara pemerintah dan insan pers. Prinsip ini tetap kami pegang,” tutupnya.


