Batam — Rapat paripurna DPRD Kota Batam yang seharusnya membahas Ranperda Perubahan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Senin (15/9/2025), harus ditunda. Keputusan ini diambil secara mendadak setelah pimpinan fraksi melakukan pertemuan singkat di tengah rapat.
Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, mengumumkan penundaan tersebut dengan alasan mendalaminya dasar hukum perubahan Ranperda.
“Sesuai kesepakatan pimpinan fraksi, agenda kedua… dinyatakan ditunda sehingga didapatkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai dasar perubahan Ranperda tersebut,” jelas Kamaluddin.
Penundaan ini menyiratkan adanya ketidakcocokan atau ketidakjelasan dalam dasar hukum yang digunakan untuk mengubah Perda Nomor 4 Tahun 2016. Padahal, isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan kebersihan kota, menjadi salah satu sorotan utama masyarakat Batam.
Keputusan penundaan ini menjadikan ranperda lingkungan hidup sebagai agenda yang menggantung, dan belum diketahui kapan pembahasan akan dilanjutkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan keseriusan dalam merumuskan regulasi penting yang berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan Batam di masa depan.


