Batam — Kisruh kepemilikan lahan kembali mencuat di Batam, kali ini melibatkan dua pihak yang saling klaim hak atas sebidang tanah.
Pengelola Kaveling Beliung, Azman, dan Yayasan Dewi Anjani NW. Sengketa ini semakin rumit setelah BP Batam turun tangan, memfasilitasi mediasi yang menegangkan di tengah dugaan adanya “pemain belakang” di balik layar.
Semua bermula saat Azman, yang mengklaim telah mengelola lahan tersebut sejak lama, menerima Penetapan Lokasi (PL) untuk 69 kaveling pada Januari 2023. Azman bahkan berani menyebut bahwa pengesahan itu didukung langsung oleh Direktur Lahan BP Batam kala itu, Ilham Eka, di depan warga pada tahun 2022.
Namun, situasi berbalik tajam pada Senin (15/9/2026). Azman diundang ke rapat koordinasi di BP Batam untuk membahas penguasaan lahan yang ternyata juga diklaim oleh Yayasan Dewi Anjani.
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh BP Batam, kedua belah pihak sepakat mencoba jalan musyawarah. Azman, meski menghormati proses tersebut, menegaskan bahwa penyelesaian tidak boleh merugikan pihaknya. Jika mediasi buntu, ia siap menempuh jalur hukum.
Alokasi Ganda dan Dugaan Oknum “Bermain”
Pihak Yayasan Dewi Anjani tidak tinggal diam. Menurut Kasubdit Penindakan Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam, Yosef, Yayasan tersebut telah mengantongi alokasi lahan resmi dan bahkan sudah melunasi Uang Wajib Tahunan (UWT) untuk 30 tahun ke depan. Yayasan ini saat ini menguasai 11 kaveling, termasuk beberapa bangunan yang sudah berdiri.
Lalu bagaimana mungkin dua pihak bisa sama-sama memiliki PL atas lahan yang sama?
Azman menduga ada campur tangan seorang PNS sebagai pihak ketiga yang memuluskan terbitnya PL untuk Yayasan Dewi Anjani.
Tuduhan ini menambah panas suasana dan menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi alokasi lahan di BP Batam.
Menanggapi tudingan ini, Yosef menegaskan bahwa BP Batam hanya mengakui pihak yang telah melunasi UWT secara sah.
Ia juga menambahkan, jika ada penghuni di dalam lahan yang sudah dialokasikan, maka pihak penerima PL wajib menyelesaikan ganti rugi terlebih dahulu.
Saat ini, bola panas ada di tangan kedua belah pihak. Mediasi menjadi satu-satunya jalan yang disarankan. Namun, jika tidak ada titik temu, BP Batam siap mengambil langkah lanjutan. Apakah ini akan berakhir di meja hijau, ataukah ada solusi lain yang bisa mengakhiri drama perebutan lahan ini? Semua masih menjadi tanda tanya. (Red)


