BP Batam Tancap Gas Transformasi Organisasi dan Lahan, Patuh Arahan Presiden

Keterang : Kepala BP Batam, Amsakar Achmad didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menghadiri RDP dengan Komisi VI DPR RI. (Foto : Humas BP Batam, Rabu 1 Oktober 2025)

Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan transformasi besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir demi menjadikan KPBPB Batam kawasan ekonomi tangguh dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

 

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI bahwa fokus transformasi ada pada dua pilar utama:

 

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

BP Batam telah menetapkan Peraturan Kepala Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Perubahan ini bertujuan menjadikan BP Batam lebih adaptif, responsif, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Perubahan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Amsakar.

 

2. Revolusi Pelayanan Lahan Digital

Layanan pertanahan kini ditransformasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan transparan melalui penyempurnaan Land Management System (LMS). Proses perizinan lahan dapat dilaksanakan sepenuhnya digital, dan informasi ketersediaan lahan disajikan secara terbuka.

 

Transformasi digital ini diperkuat dengan regulasi baru, yaitu Peraturan Kepala (Perka) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan dukungannya penuh atas transformasi, khususnya penerapan sistem LMS BP Batam.

 

“Kami memberikan optimisme. Bahwa BP Batam saat ini benar-benar bisa melakukan transformasi luar biasa,” tutup Andre Rosiade.

Baca Juga :  Perkuat Layanan Pekerja, BP Batam Aktifkan Kembali Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan