Korupsi Proyek Dermaga Batu Ampar Batam: 7 Tersangka Ditahan, Kerugian Negara Capai Rp30,6 Miliar

Keterangan : Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Asep Safrudin dalam sebuah konferensi pers. (Foto : Yadi,, Rabu 1 Oktober 2025)

Batam — Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) menggemparkan publik dengan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mega proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Terminal Batu Ampar, Batam. Proyek senilai Rp75,5 miliar ini, berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai angka fantastis: Rp30,6 miliar.

 

Hal tersebut disampaikan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Asep Safrudin dalam sebuah konferensi pers, Rabu (1/10/2025), didampingi jajaran utama Polda Kepri.

 

Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri telah menetapkan dan menahan tujuh orang tersangka yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan, hingga pihak penyedia (KSO). Ketujuh tersangka tersebut adalah:

  1. AMU, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  2. IMA, kuasa KSO penyedia.
  3. IMS, Komisaris PT ITR.
  4. ASA, Direktur Utama PT MUS.
  5. AHA, Direktur Utama PT DRB.
  6. IRS, Konsultan Perencana.
  7. NVU, bagian dari KSO penyedia.

Para tersangka ini diamankan di lokasi yang berbeda, seperti Jakarta, Bali, dan Batam, sebelum akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Polda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

 

Kasus korupsi ini berawal dari laporan masyarakat pada Mei 2024. Setelah proses penyelidikan mendalam, kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada Februari 2025. Hasil penyidikan menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan negara, dengan modus utama:

  • Laporan Fiktif: Ditemukan adanya laporan fiktif terkait pengerukan dan pemasangan batu kosong.
  • Mark-up Volume: Pelaku diduga melakukan penggelembungan volume pekerjaan.
  • Permainan Lelang: Terungkap adanya praktik pemberian data rahasia lelang oleh konsultan perencana kepada pihak penyedia dengan imbalan uang.

 

Ironisnya, proyek yang seharusnya rampung dalam 390 hari kalender (Oktober 2021 – November 2022) ini tidak kunjung selesai hingga kontrak diputus pada Mei 2023. Meskipun proyek mangkrak, pembayaran kepada penyedia jasa telah mencapai angka Rp63,6 miliar!

Baca Juga :  Rumah Mewah di Bandar Lampung Disewa WNA China untuk Penipuan Online

 

Untuk memperkuat bukti dan memulihkan kerugian negara, penyidik telah menyita 74 barang bukti, termasuk dokumen kontrak, perangkat elektronik, dan sejumlah aset berharga seperti:

  • Perhiasan emas seberat 68,89 gram.
  • Logam mulia 85 gram.
  • Uang tunai Rp212,7 juta.
  • Uang asing 1.350 dolar Singapura.

 

Asep menegaskan bahwa pengungkapan ini adalah bukti keseriusan Polda Kepri dalam memerangi korupsi.

 

“Kami memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyidik tidak hanya menelusuri aspek keuangan, tetapi juga aspek administrasi dan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang nantinya dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

 

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda hingga Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti.

 

Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, memastikan bahwa pemberantasan korupsi akan terus dilakukan secara konsisten.