Batam — BP Batam menunjukkan ketegasan dalam penertiban administrasi pembangunan. Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek Bukit Maranatha di Kampung Pelita, Senin (6/10/2025) dan langsung meminta pengembang untuk menghentikan sementara pekerjaan dan segera melengkapi perizinan.
Dalam sidak tersebut, Li Claudia secara spesifik menyoroti pentingnya dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang wajib dimiliki sebelum memulai konstruksi.
“Setiap proyek pembangunan di Batam wajib mengantongi izin sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Li Claudia.
Disiplin Izin Demi Iklim Investasi Sehat
Li Claudia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap perizinan adalah fondasi dari iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di Batam. Sidak ini merupakan wujud tanggung jawab BP Batam untuk memastikan semua kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, ramah lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
“Kami berkomitmen untuk tidak pernah mempersulit pelaku usaha, tapi mesti disiplin,” tambahnya.
BP Batam memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan seluruh pelaku usaha: Lengkapi dokumen perizinan dulu, baru mulai pekerjaan.
Li Claudia menutup dengan pesan bahwa Batam akan terus membuka ruang investasi, namun dengan prinsip tertib administrasi dan tanggung jawab bersama demi terciptanya kota yang tertata dan berdaya saing tinggi.


