News  

Kades Sei Silau Tua “Cuci Tangan” Soal DD 2025, Gabungan LSM dan Wartawan Siap Lapor Aparat

Foto : Ilustrasi

Asahan — Dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Sei Silau Tua, Kabupaten Asahan, mulai tercium setelah Kepala Desa (Kades) memberikan jawaban yang dinilai “mengelak” saat dikonfirmasi oleh gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media.

Konfirmasi tertulis yang disampaikan pada Kamis (23/10/2025) melalui pesan WhatsApp oleh Ady Giok, yang mewakili beberapa media dan LSM, mempertanyakan secara rinci penggunaan Dana Desa tahun 2025 yang memiliki Pagu sebesar Rp 838.314.000 dengan Penyaluran yang sudah mencapai Rp 452.119.000.

Dalam konfirmasi tersebut, LSM dan wartawan menanyakan sembilan poin krusial terkait perincian anggaran, di antaranya:
1. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan desa.
2. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan.
3. Penyelenggaraan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, dan insentif kader posyandu.
4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes, obat-obatan, insentif bidan/perawat desa, dan pelayanan KB.
5. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.
6. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik desa (bantuan honor, seragam, dan operasional).
7. Anggaran untuk Keadaan Mendesak sebesar Rp 10.800.000.
8. Anggaran untuk Penyertaan Modal sebesar Rp 100.000.000.
9. Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk petani/peternakan.

“Saya Tidak Tahu, Tanya Bendahara dan Sekretaris,” ucap Kades.

Alih-alih memberikan penjelasan yang rinci dan transparan demi mewujudkan pemberitaan yang seimbang dan laporan LSM yang akurat, Kepala Desa Sei Silau Tua justru memberikan jawaban yang mengejutkan dan terkesan melepaskan tanggung jawab.

“Saya tidak tahu mengenai anggaran dana desa, yang tau bendahara dan sekretaris desa,” jawab Kades singkat, seperti yang disampaikan oleh Ady Giok.

Jawaban ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan LSM dan wartawan. Sebagai pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di desa, sikap Kades tersebut dinilai sebagai upaya menghindari konfirmasi dan dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga :  Bukan Sekadar Berita, Honda Capella Ajak Jurnalis Kepri Adu Smash di Akhir Tahun ​

Menyikapi jawaban Kades yang dinilai tidak kooperatif tersebut, LSM Peduli Negeri angkat bicara. Perwakilan LSM, yang namanya enggan disebutkan, menegaskan sikap tegas organisasinya.

“Ada apa dengan Kepala Desa Sei Silau Tua? Seolah-olah beliau menghindari pertanyaan dan konfirmasi dari kami. Apabila nantinya terbukti adanya Mark Up (penggelembungan) mengenai dana anggaran desa, kami tidak akan pandang bulu,” ujarnya.

“Siapapun yang merugikan negara dan masyarakat, wajib kita laporkan ke aparat penegak hukum. Transparansi adalah harga mati dalam penggunaan dana publik,” tutup perwakilan LSM Peduli Negeri, mengindikasikan bahwa proses pelaporan akan segera dilakukan jika Kades tetap bungkam dan dugaan penyimpangan terbukti.

Gabungan LSM dan wartawan saat ini tengah mengumpulkan data tambahan dan berencana menempuh jalur resmi untuk meminta keterangan dari Bendahara dan Sekretaris Desa, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengusut tuntas dugaan “dana desa siluman” di Sei Silau Tua.