News  

Dana Siluman Rp1,85 Miliar ‘Terbukti’ Ada, Gubernur NTB Kebal Hukum? IMPERIUM NTB: Panggil atau Kejati Kami Nilai Mandul

Keterangan : Aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat di depan kantor Kejati NTB. (Foto : Mas'ud Rifa'i, Kamis 16 Oktober 2025 lalu)

Mataram — Genderang perang terhadap ketidakjelasan hukum ditabuh keras, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat (DPD IMPERIUM NTB) tak main-main. Usai menggelar “Kemah Keadilan” yang hening tanpa respons memuaskan, mereka memuncakannya dengan aksi demonstrasi panas di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pada Kamis (16/10/2025) lalu.

Tuntutan mereka tunggal, tajam, dan menusuk: Kejati NTB harus segera memanggil dan memeriksa Gubernur NTB terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal ‘Dana Siluman’ APBD yang menghebohkan!

Fakta hukum di meja penyidik sudah terang benderang. Sejumlah anggota DPRD NTB telah melakukan “pengakuan dosa” dengan mengembalikan uang tunai fantastis, yakni sebesar Rp1,85 Miliar kepada Kejati. Pengembalian ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa ‘dana siluman’ alias dana tanpa dasar hukum yang jelas itu benar-benar mengalir dan telah diterima.

Keterangan : Aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat di depan kantor Kejati NTB. (Foto : Mas’ud Rifa’i, Kamis 16 Oktober 2025 lalu)

Namun, di tengah keseriusan pengembalian dana haram tersebut, sikap Kejati NTB justru dituding “lamban dan mencurigakan”. Hingga detik ini, bayangan Gubernur NTB sebagai Pemegang Penuh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 162 ayat (1) Undang – Undang Nomr 23 Tahun 2014 belum juga terlihat di ruang pemeriksaan.

“Secara hukum, setiap aliran uang APBD, termasuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, berada di bawah tanggung jawab mutlak Gubernur. Pasal 3 UU Tipikor jelas menyebut pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri atau orang lain bisa dijerat. Lalu, mengapa Gubernur NTB seolah punya ‘imunitas’ dari hukum? Kejati harus menjawab, atau dianggap melindungi,” teriak perwakilan IMPERIUM NTB.

Baca Juga :  Menteri Erick Thohir: Empat Cabor Dualisme Harus Selesai, KOI dan KONI Wajib Bertindak

Ketiadaan alasan logis yang transparan dari Kejati terkait tidak dipanggilnya ‘orang nomor satu’ di NTB ini telah memicu amarah organisasi kepemudaan tersebut.

DPD IMPERIUM NTB secara tegas menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kejati NTB. Mereka menilai penegakan supremasi hukum di NTB mengalami kemacetan total.

Keterangan : Aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat di depan kantor Kejati NTB. (Foto : Mas’ud Rifa’i, Kamis 16 Oktober 2025 lalu)

Untuk itu, IMPERIUM NTB melayangkan desakan ultimatum dengan tiga tuntutan kunci:
1. Segera Panggil dan Periksa Gubernur NTB. Tujuannya jelas, mengurai alur pencairan dana dan mempertanggungjawabkan peran eksekutif dalam kasus dana siluman DPRD NTB.
2. Usut Tuntas Seluruh Aliran Dana Siluman hingga ke Akar Birokrasi: Tidak hanya DPRD, Kejati wajib menyeret pihak-pihak teknis seperti TAPD, BPKAD, dan Bappeda yang memiliki potensi besar mengetahui atau terlibat dalam proses penganggaran “dana haram” ini.
3. Buka Ke Publik Dokumen RAPBD dan Pergub Penjabaran APBD 2025: Transparansi adalah kunci.

Tak hanya itu, IMPERIUM NTB juga mendesak agar pejabat yang berupaya melindungi, menutup-nutupi Fakta, bahkan Menghalangi Penyidikan agar ditindak tegas secara hukum dan etik.