Surabaya — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, kembali mengeluarkan kebijakan terkait pendirian tenda hajatan di jalan umum. Kebijakan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan warga yang sering mengalami gangguan lalu lintas akibat penutupan jalan oleh tenda hajatan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa semua warga yang ingin mendirikan tenda hajatan di jalan raya harus memiliki izin resmi. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Proses Pengajuan Izin yang Harus Dilalui
Untuk memperoleh izin, warga harus mengajukan permohonan mulai dari RT, RW, hingga lurah. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari RT hingga lurah, barulah pemohon bisa mengajukan izin ke pihak kepolisian. Dalam hal ini, izin langsung ke polisi tidak lagi diperbolehkan.
Eri menjelaskan, “Pendirian tenda hajatan di Surabaya sudah kita sampaikan harus memiliki izin. Dan, izin hari ini sudah disepakati tidak boleh izin secara langsung (kepada kepolisian). Maka, dia (pemohon) harus mengajukan izin dan ada keterangan dari RT, RW, dan lurah.”
Selain itu, pengajuan izin harus dilakukan paling lambat satu minggu sebelum acara. Warga juga diminta untuk menyiapkan jalur alternatif agar kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran tetap bisa melintas.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan
Agar tidak terkena denda, warga yang ingin mendirikan tenda hajatan di jalan raya harus melakukan beberapa langkah berikut:
- Mengajukan izin maksimal satu minggu sebelum acara.
- Menyiapkan jalan alternatif yang dapat dilewati kendaraan.
- Melakukan sosialisasi melalui media, terkait dengan penutupan jalan, paling cepat satu minggu sebelum acara.
Eri juga menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat yang biasa melintas bisa mencari jalur alternatif. Selain itu, petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan akan turun tangan untuk memastikan kebijakan ini berjalan baik.
Pandangan DPRD Surabaya
Kebijakan ini juga mendapat tanggapan dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan bahwa Pemkot Surabaya tidak perlu terburu-buru dalam menanggapi keluhan warga. Ia menyarankan agar Pemkot memberikan solusi alternatif jika pendirian tenda di jalan dilarang.
Menurut Yona, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah membangun gedung serba guna di setiap kampung yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Ia juga menilai bahwa fenomena tenda hajatan yang menutupi jalan sudah menjadi hal yang jamak dan tidak perlu disikapi berlebihan selama ada jalan tembus lainnya.
Rekomendasi untuk Acara Hajatan
Eri juga menyarankan agar acara hajatan seperti pernikahan lebih baik digelar di gedung pertemuan. Hal ini dinilai lebih aman dan relatif tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Kesimpulan
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan kelancaran lalu lintas di kota Surabaya. Meski terdapat aturan yang ketat, Pemkot Surabaya tetap berupaya memberikan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat.


