Tanjungbalai — Hakim menilai bahwa Rahmadi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika. Namun, mereka juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti fakta bahwa Rahmadi belum pernah dihukum sebelumnya serta ia menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, majelis hakim memutuskan untuk tidak menyita handphone Samsung dan mobil Toyota Raize milik Rahmadi yang sebelumnya dijadikan sebagai barang bukti.
“Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan,” ujar Karolina sambil mengetuk palu.
Di luar ruang sidang, kuasa hukum Rahmadi, Thomas Tarigan, menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan pengadilan. Ia menilai kliennya seharusnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah dan menjadi korban kriminalisasi oleh personel Unit I Subdit III Dit Resnarkoba Polda Sumatera Utara yang dipimpin Kompol Dedi Kurniawan (DK).
“Hakim seharusnya memvonis bebas Rahmadi karena ia korban kriminalisasi,” ujar Thomas.
Menurutnya, sejumlah fakta persidangan menunjukkan kejanggalan, salah satunya adalah keterangan saksi polisi yang tidak konsisten soal lokasi penemuan barang bukti.
Selain itu, kesaksian Mulkan Sahri yang mengaku menyaksikan sabu ditemukan di mobil Rahmadi saat penggeledahan di Jalan Arteri Tanjungbalai dinilai tidak layak karena Mulkan merupakan anak buah dari ayah Kompol DK.
Thomas juga menyebutkan kejanggalan lain, yaitu barang bukti 10 gram sabu yang disebut milik Rahmadi diduga berasal dari perkara lain atas nama Andre Yusnijar dan Ardiansyah Saragih alias Lombek.
Dalam sidang, keduanya mengaku barang bukti mereka yang awalnya 70 gram berkurang menjadi 60 gram, sementara Rahmadi justru dituduh memiliki 10 gram sabu.
“Barang bukti itu dialihkan untuk menjerat Rahmadi,” ujar Thomas.
Andre dan Lombek juga mengaku tak mengenal Rahmadi dan tak pernah berkomunikasi dengannya.
Thomas menilai majelis mengabaikan pengakuan Andre dan Lombek yang menyebut mereka dipukul dan dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Dalam sidang mereka mengaku disiksa, tapi hakim menyebut mereka menandatangani BAP tanpa tekanan, ini janggal,” ungkap Thomas.
Oleh karena itu, tim kuasa hukum Rahmadi berencana melaporkan majelis hakim PN Tanjungbalai ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Kasus Rahmadi bermula dari penangkapan pada Senin malam, 3 Maret 2025. Warga Jalan SMU Negeri 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar itu ditangkap oleh tim yang dipimpin Kompol DK. Dalam penangkapan tersebut, Rahmadi diduga dianiaya oleh sejumlah polisi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan tersebut viral di media sosial dan memicu kecaman publik. Polisi tidak menemukan sabu di tubuh Rahmadi, namun belakangan muncul barang bukti 10 gram sabu yang diklaim ditemukan di dalam mobilnya.
Perkara penganiayaan terhadap Rahmadi kini ditangani Ditreskrimum Polda Sumut. Selain itu, tim kuasa hukum juga melaporkan dugaan pencurian uang Rp11,2 juta dari rekening Rahmadi setelah ponselnya disita dan PIN M-Banking-nya diminta paksa oleh petugas.
Kompol DK sendiri telah dijatuhi sanksi demosi selama tiga tahun oleh Bidpropam Polda Sumut setelah dinyatakan bersalah dalam sidang etik pada Rabu, 29 Oktober 2025.


