Projo Pujikan Karya Monumental Jokowi di Tengah Sorotan Whoosh

Jakarta — Projo, organisasi relawan Pro Jokowi, memberikan apresiasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Mereka menilai bahwa proyek ini merupakan karya monumental yang dihasilkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), selama masa pemerintahannya.

Meskipun proyek ini menghabiskan dana sebesar Rp 116 triliun, Projo tetap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi yang terjadi. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, menyatakan bahwa secara bisnis, proyek Whoosh rasional karena EBITDA-nya sudah positif setelah dua tahun beroperasi.

Keuntungan Sosial dan Bisnis Whoosh

Freddy menjelaskan bahwa proyek Whoosh tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga memiliki potensi bisnis yang baik. “EBITDA-nya sudah positif, artinya proyeksi bisnisnya ke depan sangat baik karena kemungkinan bisa membiayai dirinya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Projo menegaskan bahwa Whoosh bukan beban negara, melainkan lompatan peradaban. Freddy menyampaikan bahwa proyek ini dijalankan dengan skema business to business (B2B), sehingga negara tidak mengeluarkan uang rakyat dari APBN. “Negara hanya berperan sebagai inisiasi awal, pengawasan, dan fasilitasi infrastruktur nonfinansial,” jelasnya.

Dampak Ekonomi dan Multiplier Effect

Whoosh juga telah memberikan dampak pada perputaran ekonomi, mulai dari sektor pariwisata, properti, hingga UMKM. Freddy menilai bahwa proyek ini menciptakan multiplier effect yang signifikan. “Investasinya di situ, bukan seperti bisnis gorengan hari ini banyak enggak yang beli? Ah, enggak, berarti rugi, enggak gitu ngitungnya,” katanya.

Sosok yang juga menjabat Komisaris Independen PT Sang Hyang Seri ini menegaskan bahwa Whoosh adalah simbol lompatan peradaban dan visi jauh ke depan. “Kita sebagai negara berkembang bisa melakukan inovasi yang lompatan luar biasa, modernitas yang begitu melompat,” tambahnya.

Baca Juga :  Tana Group Jual Murah 1.000 Paket Sembako di Bengkong, Warga Hemat Jutaan Rupiah

Dukungan terhadap Penegakan Hukum

Meski memberikan apresiasi, Projo tetap mendukung penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek Whoosh. Freddy menegaskan bahwa korupsinya harus diselidiki, siapa pun yang terlibat. “Saya rasa yang terakhir, saya sampaikan tetap ini menjadi karya monumental, karya prestasi luar biasa dari Pak Jokowi,” tegasnya.

Usulan Budi Arie untuk Perpanjangan Utang

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta agar utang akibat proyek Whoosh era Jokowi tidak dipermasalahkan. Ia mengusulkan beban utang sekitar Rp 116 triliun dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu bisa diperpanjang 50 hingga 60 tahun. “Kalau problem utang yang besar itu bisa ada solusinya. Ini soal financial structure saja,” kata Budi Arie.

Ia juga menegaskan bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. “Fakta bahwa ada utang kan memang ada. Semua program transportasi publik di seluruh dunia juga menggunakan public fund atau debt,” ujarnya.

Jokowi Sebut Whoosh Tidak Untuk Cari Laba

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Whoosh sejak awal tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang. “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan korupsi terkait penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh. Fokus utama lembaga antirasuah saat ini adalah menelisik dan menemukan adanya peristiwa pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status perkara ini masih di tahap penyelidikan. “Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana,” ujarnya.

Baca Juga :  Defisit APBN Meluas, IMF Ingatkan Indonesia Waspadai Kebijakan Fiskal

Penyelidikan kasus Whoosh telah bergulir sejak awal tahun 2025. Sorotan publik menguat setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Di tengah proses hukum ini, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik. “Silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi,” imbau Budi.

KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.