News  

Sosok Sofyan Djalil, Mantan Menteri yang Selalu Ditemani Jokowi dalam Whoosh

Jakarta — Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, yang menjadi salah satu ikon modernisasi transportasi di Indonesia, memiliki sejarah panjang dan kompleks. Menurut Profesor Sulfikar Amir, seorang sosiolog perkotaan dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, proyek ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses diplomasi intensif antara pemerintah Indonesia dan China pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan penting antara Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping terjadi pada Mei 2014 di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang infrastruktur dan investasi.

Sulfikar menjelaskan bahwa pertemuan bersejarah itu terjadi hanya satu bulan setelah Jokowi berkunjung ke Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, pembahasan kerja sama infrastruktur transportasi modern, termasuk proyek kereta cepat, sudah mulai dibicarakan secara serius oleh kedua belah pihak.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Setelah kunjungan Jokowi ke Tiongkok, Xi Jinping datang ke Jakarta untuk mengikuti Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, dan mereka bertemu lagi di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, penandatanganan kerja sama antara Indonesia dan China dilakukan. Saat itu, Jokowi didampingi oleh Sofyan Djalil, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sofyan Djalil adalah sosok pejabat senior yang telah beberapa kali dipercaya mengemban posisi strategis di kabinet. Ia dilantik sebagai Menko Perekonomian pada 27 Oktober 2014, namun hanya menjabat selama satu tahun sebelum akhirnya digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016). Kariernya di pemerintahan berlanjut ketika Jokowi melakukan perombakan kabinet pada 27 Juli 2016, dan menugaskannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022).

Dinamika Proyek Whoosh

Penjelasan Sulfikar menunjukkan bahwa kerja sama proyek Whoosh tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui proses panjang yang melibatkan pembicaraan tingkat tinggi antara kedua negara. Ia menekankan bahwa penandatanganan tersebut menjadi fondasi awal keterlibatan China dalam pembangunan kereta cepat di Indonesia.

Baca Juga :  5 zodiak pria yang Lebih Nyaman Jadi Teman Sebelum Pacaran

Namun, kini proyek tersebut tengah menjadi polemik lantaran utang yang cukup besar. Dalam program ROSI di KompasTV, Sulfikar menyatakan bahwa kesepakatan kerja sama bukan perkara benar atau salah. Namun, menurutnya, kesepakatan yang dibuat Jokowi dan Xi Jinping pada 2014 itulah yang membuat perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi tidak matang dan berakhir seperti saat ini.

Perbandingan dengan Tawaran Jepang

Sulfikar mengungkapkan bahwa perencanaan dari Jepang mengenai titik berhenti Whoosh justru lebih bagus dibandingkan tawaran China. Ketika pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan Jepang, negeri tirai bambu itu tak melakukan studi kelayakan secara mendalam seperti Jepang sebelumnya.

China hanya menggunakan studi kelayakan dari Jepang dan dari situlah anggaran dibuat. Sulfikar menjelaskan bahwa perencanaan dari Jepang jauh lebih baik karena memiliki rute yang lebih efisien dan fokus pada pusat kota.

Rebutan Jepang-China

Proyek kereta cepat sempat menjadi “rebutan” antara pemerintah Jepang dan China. Hal ini bermula pada 2014-2015, di mana proyek kereta cepat awalnya merupakan gagasan Jepang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), sudah sempat melakukan studi kelayakan, meski saat itu pemerintah Indonesia belum memutuskan soal kerja sama.

Tawaran Jepang mencakup pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, serta jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia. Tawaran China, di sisi lain, menawarkan nilai investasi yang lebih murah dan dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Soemarno.

Profil Sofyan Djalil

Sofyan Djalil ialah seorang politikus asal Aceh. Politikus kelahiran Aceh, 23 September 1953 itu terakhir kali menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia. Sofyan Djalil ternyata sudah 5 kali diganti dalam ressufle kabinet. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (masa jabatan 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007) dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Baca Juga :  Peningkatan 26 Persen Pengguna Kereta Khusus Petani-Pedagang

Sebelum terjun ke dunia politik, Sofyan Djalil merupakan seseorang yang kompeten dalam mengurus suatu perusahaan. Hal ini terlihat dari pengalaman kerjanya yang menampilkan bahwa ia beberapa kali menjabat sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan besar. Sofyan Djalil pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), Komisaris Independen di PT Kimia Farma, Tbk (2003–2004), serta Direktur Eksekutif di Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001–2003).