Profil Muhidin, Gubernur Kalsel: Kritik Menkeu Purbaya Soal Koboi Salah Tembak

Kalimantan Selatan — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) menemukan bahwa terdapat sejumlah besar dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank. Total dana tersebut mencapai Rp234 triliun. Dalam laporan tersebut, salah satu wilayah yang disebut memiliki dana mengendap terbesar adalah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan jumlah mencapai Rp5,17 triliun. Angka ini menempatkan Banjarbaru pada peringkat ketiga secara nasional.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar dana tersebut digunakan secara produktif agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Namun, pernyataan ini mendapat reaksi keras dari beberapa kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin. Ia merasa tersinggung dan menolak tudingan tersebut.

Gubernur Kalsel Merespons Tudingan Menkeu

Muhidin menilai pernyataan Menkeu Purbaya tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia menyebut sang menteri seperti “koboi salah tembak” dalam menyampaikan informasi tersebut. Pernyataan ini dilontorkan setelah Muhidin menyampaikan keterangannya melalui video YouTube Tribun Sumsel pada Kamis (30/10/2025).

“Apakah yang dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini tidak ada kebenarannya. Artinya, jangan sampai koboi salah tembak, salah tembak Kalimantan Selatan,” ujarnya dengan tegas.

Ia juga meminta Menkeu untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.

“Janganlah menteri ini terburu-buru mengambil statement kepada masyarakat, akhirnya kita kacau,” tambahnya.

Dana Mengendap: Data dan Tantangan

Kemenkeu menemukan bahwa dana pemerintah daerah sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank. Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut harus segera digunakan secara produktif untuk mempercepat manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, banyak kepala daerah merasa data yang diberikan belum cukup jelas dan perlu diklarifikasi lebih rinci sebelum dipublikasikan.

Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait pengelolaan dana yang dianggap tidak optimal. Hal ini juga menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan bahwa dana pemerintah benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Profil Singkat Gubernur Muhidin

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin lahir di Binuang, Tapin, pada 6 Mei 1958. Saat ini ia berusia 67 tahun. Sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhidin dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan masyarakat.

Sebelum terjun ke dunia politik, Muhidin mengawali karier sebagai guru olahraga di Banjarmasin sejak tahun 1981 hingga 2004. Selama 23 tahun ia mengabdi sebagai pendidik sebelum akhirnya beralih ke dunia politik.

Perjalanan Karier Politik Muhidin

  • 2004–2009: Anggota DPRD Kabupaten Tapin
  • 2009–2010: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
  • 2010–2015: Wali Kota Banjarmasin
  • 2021–2024: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
  • 2024–Sekarang: Gubernur Kalimantan Selatan

Di bawah kepemimpinan Muhidin, Kalimantan Selatan dikenal aktif dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan daerah. Ia juga fokus pada sektor pendidikan dan olahraga—dua bidang yang dekat dengan latar belakangnya sebagai mantan guru olahraga.

Kehidupan Pribadi dan Keluarga

Muhidin menikah dengan Fathul Jannah dan dikaruniai empat anak:

  • Karmila Muhidin
  • Rahmah Hayati Muhidin
  • Nur Rahman
  • Ahmah Muzaki

Putri sulungnya, Karmila Muhidin, kini mengikuti jejak sang ayah di dunia politik dan menjabat sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Tanggapan Tegas dan Kepemimpinan yang Berani

Pernyataan tegas Muhidin menunjukkan ketegasan seorang kepala daerah dalam merespons tudingan pusat soal dana mengendap. Ia dikenal sebagai mantan guru olahraga yang disiplin dan pekerja keras. Kini, ia tampil sebagai pemimpin daerah yang berani menyuarakan pandangannya demi menjaga nama baik Kalimantan Selatan.