News  

Dana Desa Macet, BPK Temukan Penyalahgunaan Rp60 Miliar di Jayapura

Keterangan : Gedung BPK RI. (Foto : Istimewah)

Jayapura — Dana desa Kabupaten Jayapura tahun 2025 senilai Rp 122 miliar telah dialokasikan kepada 139 kampung, termasuk 14 kampung adat. Namun, proses penyaluran dan pelaporan dana tersebut menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi realisasi program.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan adanya penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 60 miliar di Kabupaten Jayapura. Temuan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK). Sampai saat ini, belum ada laporan pertanggung jawaban dana desa tahap pertama yang diserahkan oleh kepala kampung. Bahkan, beberapa kampung tidak melaporkan penggunaan anggaran sejak tahun 2023 hingga 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMK Kabupaten Jayapura, Teben Gurik, menjelaskan bahwa setiap kepala kampung wajib menyelesaikan laporan pertanggung jawaban dana desa tahap pertama agar bisa mendapatkan rekomendasi pencairan anggaran tahap kedua. Hal ini disampaikan ketika ditemui di ruang kerjanya di komplek kantor Bupati Jayapura, Sentani, Selasa (4/11/2025).

Gurik menyatakan bahwa hingga saat ini, pelaporan dari setiap kepala kampung masih belum ada. “Pelaporan dari setiap kepala kampung belum ada,” ujarnya.

Dana desa tahun 2025 senilai Rp 122 miliar juga dialokasikan untuk berbagai program prioritas dari Kementrian Desa. Beberapa program yang harus dilakukan antara lain penanganan stunting, posyandu, infrastruktur kampung, serta pendidikan. Bahkan, ada kampung yang menganggarkan dana untuk pembayaran guru honor.

Meski demikian, mekanisme penerimaan dana desa masih mengalami kendala. Mekanisme yang digunakan adalah DPMK mengeluarkan rekomendasi ke keuangan, berdasarkan surat rekomendasi di tingkat distrik untuk hasil verifikasi penggunaan anggaran yang telah terealisasi. Hasilnya kemudian diserahkan ke DPMK dan diteruskan.

Gurik menjelaskan bahwa ada kepala kampung yang tidak benar dalam penggunaan dana, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam administrasi. Ia juga menyoroti pentingnya peran pendamping kampung dan Bamuskan dalam memastikan realisasi dana kampung sesuai dengan program yang sudah ditetapkan.

Baca Juga :  Uston Nawawi Tak Malu di Kandang PSM, Persebaya Siap Beraksi!

“Kami harap pendamping dan Bamuskan dapat duduk bersama, dan Bamuskan harus lebih bijak dalam memberikan arahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gurik menyebutkan bahwa penyaluran dana desa tahap kedua masih tertunda karena pergantian Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Hal ini berdampak pada sistem administrasi dan proses pengajuan.

“Saat ini, kami sedang menunggu, baru kemarin dibuka, kami akan minta bupati menandatangani, lalu kami akan kirim untuk proses tahap kedua,” jelasnya.

Akhir tahun ini, DPMK berharap kepala kampung memiliki kewajiban untuk menyelesaikan laporan. Tanpa adanya laporan yang lengkap, penyaluran dana tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, laporan menjadi dasar utama dalam proses pencairan anggaran.

Editor: R Nst