News  

Menteri Perdagangan: Banyaknya Pakaian Bekas Ilegal Bukan Karena Kebijakan Impor Tekstil

Penjelasan Mendag Mengenai Peredaran Pakaian Bekas di Pasar Domestik

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa peningkatan peredaran pakaian bekas di pasar domestik tidak terkait dengan kebijakan impor tekstil dan pakaian jadi. Ia menyatakan bahwa importasi tekstil telah diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025.

“Tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi memiliki kebijakan impor yang sudah jelas,” ujar Budi usai menghadiri acara CEO Insight di Plataran Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 4 November 2025.

Menurutnya, temuan pakaian bekas impor dan produk tekstil tanpa merek merupakan bentuk penyelundupan. Ia menekankan bahwa hal ini bukan disebabkan oleh pelonggaran kebijakan impor. Budi menjelaskan bahwa aktivitas impor tekstil dan produk turunannya diatur dalam Permendag 17/2025. Regulasi ini mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki dokumen persetujuan impor sebelum mendatangkan kain, karpet, pakaian jadi, dan aksesori dari luar negeri.

Tujuan dari penerapan Permendag 17/2025 adalah untuk memperkuat pengawasan impor agar industri tekstil nasional terlindungi dari praktik perdagangan ilegal yang dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri.

Langkah Pemerintah dalam Menangani Impor Pakaian Bekas Ilegal

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah akan menindak para pelaku impor pakaian bekas ilegal. Ia menegaskan bahwa sanksi terhadap pemasok barang bekas (thrifting) akan diperberat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pelarangan impor seumur hidup bagi pihak yang terlibat.

“Barangnya akan dimusnahkan, orangnya didenda, bahkan dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Senin, 27 Oktober 2025.

Penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selama ini, pelanggaran hanya dikenai sanksi berupa pemusnahan barang dan denda. Namun, Purbaya menambahkan bahwa ke depannya pemerintah akan memperberat hukuman demi memberikan efek jera.

Baca Juga :  Pamit Setelah Main 328 Menit! Kariernya di Persib Bandung Berakhir Cepat

Dari Januari 2024 hingga Agustus 2025, DJBC telah menindak 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas impor dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp49,44 miliar. Salah satu kasus terbesar terjadi pada 9 hingga 12 Agustus 2025, saat Bea Cukai bersama TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan 747 balpres pakaian dan aksesori pakaian serta 8 balpres tas bekas senilai Rp 1,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sumber Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyebut bahwa sebagian besar pakaian bekas ilegal yang beredar di Indonesia berasal dari Malaysia. “Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu, ya berasal dari Malaysia. Karena hampir seluruh balpres yang masuk itu selalu melalui dari Malaysia,” ujarnya.

Ilona Eshterina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.